Sekjen Partai Demokrat Beri Surat Terbuka kepada Sekjen PDIP: Rasanya Tak Pantas

TRIBUNWOW.COM - Terkait kasus korupsi e-KTP yang menyebutkan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung, membuat Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menepis omongan tersebut.

Dirinya justru menuding balik ada pihak-pihak yang menurutnya mencoba membawa persoalan kasus korupsi KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI-P.

Menurut Hasto, lantaran pada saat itu PDI-P bukan sebagai partai penguasa, sehingga hal tersebut mustahil terjadi.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," ujar Hasto.

BACA  Tanggapi Pidato Prabowo, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Indonesia Bubar 2030 Bisa Lebih Cepat

Menanggapi pernyataan dari Sekjen PDI-P, Sekjen Partai Demokrat lantas angkat bicara.

Melalui akun Twitter @hincapandjaitan dirinya menuliskan:

"Selamat pagi tweps.

Sebagai sekjend Partai Demokrat saya harus mengklarifikasi pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto ttg pernyataan Setya Novanto dalam persidangan kasus eKTP.

Pernyataan PDIP menyusul apa yg disampaikan oleh Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yg menyebut Puan Maharani & Pramono Anung (Kader utama PDIP) sbg pihak yg menerima dana E-KTP, yg intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan.

Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada.

Betapa tidak ? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

Rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjend sebuah Partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta Partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula.

Semua sama di hadapan hukum. Tdk ada kaitannya dgn partai yg beroposisi atau yg berkuasa.

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan