Sekjen Partai Demokrat Beri Surat Terbuka kepada Sekjen PDIP: Rasanya Tak Pantas

Partai-partai politik yg saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum,

tetapi INGAT...

tentu tidak dilakukan secara MEMBABI BUTA.

Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum.

Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang E-KTP.

Program E-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

BACA  Tepis Omongan Sekjen PDI-P soal Pramono & Puan Tak Terlibat, Kadiv Advokasi Demokrat: Nalar Jongkok

Sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa saat ini, PDIP justru sedang diuji oleh sejarah.

Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.

Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum o/ KPK (obstruction of justice) yg jg merupakan partai terbesar & berkuasa?

Semoga rakyat menilai & membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dlm pemberantasan korupsi & mana yg tidak.

Pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat.