Najwa Shihab Unggah Penelusuran soal Mahar Politik, tak Bisa Ditindak? Jawaban Bawaslu Mengejutkan

Baca: Fahri Hamzah Ngaku Ngeri Mendengar Peryantaan Wakil Ketua KPK soal Korupsi

Di level calon gubernur nilai dukungan yang diminta disebut puluhan miliar rupiah," tulis @Najwa Shihab.

Diketahui, Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota jelas melarang praktik mahar politik.

Terdapat sanksi jika hal tersebut dilakukan.

Tak hanya sanksi administrasi, dalam undang-undang juga disebutkan adanya sanksi pidana dengan ancaman penjara 17 bulan hingga denda 300 juta rupiah.

Baca: Beda Omongan dan Kenyataan Anggota DPR soal Salah Satu Pasal UU MD3 Saat Ditanya Najwa Shihab

Tim Buka Mata kemudian membawa temuan tersebut ke Bawaslu.

Namun, jawaban Bawaslu sungguh mengejutkan.

Menurut Bawaslu temuan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti lantaran tidak ada bukti yang kuat.

"Pertama tidak adanya permasalahan dihentikan atau tidak, yang jelas tidak bisa ditindaklanjuti karena alat bukti yang kita dapat tidak bisa terkonfirmasi, karena ada dugaan pelanggaran pidana pemilu mengenai imbalan partai politik, akan tetapi tidak dapat dikroscek," kata Bawaslu.

Viral! Miris! Pria di Brebes Ini Bunuh Istri dan Mutilasi Anaknya yang Masih Balita, Apa Motifnya?

Gadget Update! Resmi Dijual, Ini Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 5 Plus yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Membelinya

Sementara itu, Peneliti ICWI Almas Sjafrina menyampaikan jika tidak ditindak, seolah-olah hal ini dibiarkan begitu saja.

Selain itu, menurutnya praktik mahar politik dikhawatirkan akan menimbulkan korupsi setelah pemilu ketika orang tersebut terpilih.

Simak video penelusuran lengkapnya di bawah ini. (*)

Baca: Hadapi Tantangan Menteri Susi, Sandiaga Uno Siapkan Pakaian Khusus hingga Latihan Ekstrem

Baca juga: Setuju dengan Aa Gym, Fadli Zon: Kita Rileks Saja Hadapi Perbedaan, Jangan Takut

Viral! Akses Pintu Masuk M1 Bandara Soetta Sulit hingga Pemalakan, Netter Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi