Pengamat Politik Minta Anies-Sandi Mematuhi Hasil Evaluasi Kemendagri Terkait TGuPP
Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGuPP) dari Rencana Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2018.
Editor: Elga Maulina Putri
lihat foto
KOMPAS.com/NURSITA SARI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Ia juga mengaku merasa heran atas pencoretan TGuPP yang menggunakan APBD. Padahal, katanya, di era Ahok penggajian TGUPP menggunakan anggaran swasta.
"Nah, sekarang pakai APBD. Artinya, laporan keuangannya lebih jelas. Lebih jelas pertanggungjawabannya. Kalau kemarin ada beban pada swasta," ucap Taufik.
Banggar DPRD DKI dan TAPD akan membahas hasil evaluasi APBD 2018 pada Kamis (27/12/2017).
"Apa rasionalisasinya. Kami ingin tahu. Kemendagri harus buka ruang diskusi," ucap Taufik. (*)
Berita ini telah tayang di Warta Kota dengan judul "Anies-Sandi Diminta Tak Melawan Kemendagri yang Jadikan TGuPP sebagai Barang Haram"
