Breaking News:

Akademisi Menilai Elite Aceh tak Punya Malu Karena Hal Ini

Akademisi ini menyebut elite benar-benar tidak memiliki malu dan tidak ada itikad baik untuk memikirkan masyarakat Aceh.

Editor: Lailatun Niqmah
Serambi Indonesia
Koordinator Gerakan Antikorupsi Askhalani (kiri bawah), KETUA DPRA Tgk Muharuddin (kiri atas), Akademisi TAUFIK A RAHIM (kanan) 

TRIBUNWOW.COM - Keterlambatan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dipandang oleh pengamat di Aceh, bukan lagi hal yang baru atau mengejutkan.

Dilansir Serambi Indonesia, menurut akademisi dari Universitas Muhammadiyah, Dr Taufik A Rahim MSi, kondisi tersebut justru mencerminkan tabiat buruk para elite Aceh yang dipamerkan saban tahun tiap kali masuk anggaran baru.

Bahkan, Taufik menilai, para elite di Aceh baik eksekutif ataupun legislatif yang bertanggung jawab dalam pembahasan anggaran bagai tak memilik rasa malu, karena persoalan terlambatnya anggaran sudah berkali-kali terjadi.

Menurutnya, sekian banyak uang rakyat Aceh yang dialokasikan untuk membangun Aceh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam KUA PPAS, tidak memberikan multiplier effect terhadap kehidupan masyarakat Aceh.

“Semestinya elite Aceh, eksekutif dan legislatif memiliki rasa malu, karena selama ini menikmati fasilitas dan memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat yang diplot untuk membangun dan mengubah kehidupan masyarat Aceh. Atau jangan-jangan, para elite tak lagi punya malu, karena memperturutkan libido politik dan hawa nafsu untuk tetap berkuasa,” kata Taufik.

Baca: Anies Baswedan tak Setuju BOP-nya Disisihkan Sebagian untuk TGUPP, Mendagri Tegaskan Hal Ini

Jika semua yang dinikmati para elite Aceh dan anggaran untuk Aceh yang triliunan tiap tahunnya, tapi tidak memberikan dampak signifikan yang terukur.

Maka jelas elite benar-benar tidak memiliki malu dan tidak ada itikad baik untuk memikirkan masyarakat Aceh.

“Jangan hanya memanfaatkan jabatan di atas kesusahan yang sedang dihadapi rakyat yang semakin sulit mengatasi banyak persoalan kehidupan,” katanya.

Keterlambatan RAPBA 2018, kata Taufik, adalah sajian rutin setiap tahun.

Menurutnya, hal itu selalu berulang, karena APBA tarik ulur kepentingan politik terhadap kebijakan politik anggaran.

Pusaran politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif, memanfaatkan tekanan kepada birokrasi sebagai pihak yang merancang dan mengelola anggaran belanja Aceh.

Baca: Sebut Ahok Belum Pantas Dapat Remisi, Fadli Zon Banjir Kritikan dari Netizen: Dendam Banget Ya Pak

“Rebutan pengaruh, kepentingan dan pemanfaatan dana anggaran ini menjadi hal yang tidak elok di mata rakyat Aceh,” ucap Taufik.

Taufiq menambahkan, jika dilihat, yang diperebutkan elite Aceh saat ini adalah peruntukan dana alokasi khusus yang menjadi dana aspirasi sejak tahun 2008.

Halaman 1/3
Tags:
AcehSerambi
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved