RAPBD Ketat Dikawal Masyarakat, Ini Plot Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi oleh Banggar dan TAPD

Alasannya, kata Michael, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Pada kasus ini, yang mengajukan dana hibah justru orang per orang, atau senator DPD DKI sendiri.

Dengan alasan itu, maka pengajuan dana hibah senator DPD DKI pada 2018 juga salah. Taufik pun meminta anggaran itu untuk dihapus.

"Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kepada Kompas.com.

4. Anggaran kunker dikurangi

Selain ada anggaran yang dihapus, adapula anggaran yang dikurangi dalam pembahasan RAPBD 2018.

Satu diantaranya dari anggaran yang dikurangi adalah anggaran kunjungan kerja anggota Dewan.

Mohamad Taufik mengatakan anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

"Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar," ujar Taufik.

Sehingga diketahui bahwa anggaran kunker Dewan kini menjadi 64,7 miliar.

5. Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih.

Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

Namun kini jumlahnya berkurang 400 persen dan menyisakan 100 juta saja untuk Laskar Merah Putih.

"LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak," ujar Darwis.
(*)