RAPBD Ketat Dikawal Masyarakat, Ini Plot Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi oleh Banggar dan TAPD

TRIBUNWOW.COM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2018 telah menarik perhatian sejumlah pasang mata.

Melalui situs apbd.jakarta.go.id, masyarakat bisa menilai langsung penyusunan anggaran.

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika mengkritik anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta hingga dana kunjungan kerja dewan yang viral di media sosial.

Pantauan dari publik ini juga mendapat komentar dari anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Anggaran Dana Hibah DKI 2018 Rp 1,7 Triliun, Ini Ormas dan Lembaga yang dapat Kucurannya

Bestari mengatakan jika sorotan publik itu berguna dalam pembahasan anggaran.

Sebab, selama pembahasan anggaran mereka tidak mendapat salinan draft anggaran dari komisi lain.

"Tiga tahun jadi anggota dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain," ujar Bestari kepada Kompas.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Lewat pantauan publik, anggota dewan juga dapat mengetahui dinamika pembahasan komisi lain.

Seperti topik tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibahas di Komisi C.

"Jadi kami terbantu juga dengan sorotan masyarakat ini," kata Bestari.

Pantauan publik ini juga berpengaruh ada evaluasi anggaran. Terbukti dengan dihapusnya estimasi anggaran untuk renovasi kolam yang menghabiskan anggatan Rp 620 juta kin telah dihapus setelah ramai dipernincangkan di media sosial.

Dulunya 13 Orang, Kini Anies Ingin Tambah Tim Gubernur Menjadi 74 Orang, Anggarannya Jadi Membludak!

Berikut ini anggaran uang dicoret dan dikurangi dalam RAPBD DKI Jakarta oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

1. Anggaran kolam dicoret

Anggaran renovasi kolam ikan Gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta diketahui telah dihapus dari R-APBD 2018.

Anggaran ini dicoret setelah ada instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," ujar Prasetio sebagaimana diberitakan di Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

2. Hibah dua yayasan pensiunan dicoret

Selain anggaran kolam, Banggar dan TAPD juga mencoret dana hibah untuk dua organisasi pensiunan yaitu Yayasan Pensiunan DKI Jakarta dan Paguyuban Werdatama Jaya.

Dana hibah untuk dua organisasi ini disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Awalnya, Prasetio hanya meminta dana hibah untuk salah satu dari organisasi itu dihapus.

"Ini kalau saya lihat dua-duanya untuk pensiunan, ini duplikasi anggaran. Itu tolong dicoret Pak salah satunya, itu hampir Rp 3 miliar loh," ujar Prasetio.

Namun dalam proses rapat, akhirnya dana hibah dihapus untuk dua organisasi itu. Adapun semula Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta akan mendapat dana hibah sebesar Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya sebesar Rp 2,1 miliar.

Anggaran Kunker 107 Miliar untuk 7.752 Orang, Begini Penjelasan DPRD DKI Jakarta

3. Dana hibah DPD DKI dicoret

Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 miliar juga dicoret dari R-APBD 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi mengatakan hibah itu awalnya diajukan oleh empat senator DPD DKI yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Pada tahun 2017, DPD juga dianggarkan untuk mendapat dana hibah.

Namun sampai sekarang belum bisa dicairkan.

Alasannya, kata Michael, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Pada kasus ini, yang mengajukan dana hibah justru orang per orang, atau senator DPD DKI sendiri.

Dengan alasan itu, maka pengajuan dana hibah senator DPD DKI pada 2018 juga salah. Taufik pun meminta anggaran itu untuk dihapus.

"Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kepada Kompas.com.

4. Anggaran kunker dikurangi

Selain ada anggaran yang dihapus, adapula anggaran yang dikurangi dalam pembahasan RAPBD 2018.

Satu diantaranya dari anggaran yang dikurangi adalah anggaran kunjungan kerja anggota Dewan.

Mohamad Taufik mengatakan anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

"Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar," ujar Taufik.

Sehingga diketahui bahwa anggaran kunker Dewan kini menjadi 64,7 miliar.

5. Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih.

Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

Namun kini jumlahnya berkurang 400 persen dan menyisakan 100 juta saja untuk Laskar Merah Putih.

"LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak," ujar Darwis.
(*)