Dulunya 13 Orang, Kini Anies Ingin Tambah Tim Gubernur Menjadi 74 Orang, Anggarannya Jadi Membludak!
"Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan..."
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono angkat bicara soal jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan.
Sumarsono meminta kepada Anies Baswedan untuk merasionalisasi jumlah anggota TGUPP.
Pasalnya, Anies berencana untuk menambah jumlah anggota TGUPP menjadi 74 orang.
Padahal sebelumnya anggota TGUPP hanya 13 orang saja.
Diketahui sebelumnya, pengangkatan anggota TGUPP DKI Jakarta kini tengah menjadi sorotan publik.
Selain karena jumlah anggotanya yang melonjak dari 13 orang menjadi 74 orang, anggaran anggota TGUPP juga melonjak menjadi Rp 28 miliar.
Terkait hal itu, Sumarsono mengungkapkan, penambahan anggota TGUPP secara otomatis akan membuat anggaran membengkak.
"Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarnya meledak sekian kali lipat tapi itu konsekuensinya. Tapi berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies," ujar Sumarsono dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (22/11/2017).
Sumarsono juga khawatir jika penambahan anggota TGUPP hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta.
"Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur," ujarnya.
Anies Baswedan Belum Tempati Rumah Dinasnya
Sumarsono menambahkan, bila hal tersebut terjadi, jelas akan membuat ketidakefektifan kebutuhan tenaga ahli untuk gubernur.
Dampak lain yang dikhawatirkan dari banyaknya anggota TGUPP adalah timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara anggota TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sumarsono menyebut tugas dari TGUPP merupakan tugas yang sebelumnya tidak dapat dikerjakan oleh SKPD.
"Saya setuju kalau terlalu banyak itu resikonya memang ketidakharmonisan dan bisa membuat SKPD memble karena merasa ya karena dia dianggap tidak bisa melakukan segala sesuatu sehingga kan berbahaya. Makanya saya minta supaya dirasionalisasi lah jumlahnya," ujar Sumarsono.
