China Protes Atas Penamaan Laut Natuna Utara, Menteri Susi: Loh, Kenapa Tidak?

Tertutama dalam hal keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.

Langkah penggantian nama yang dilakukan oleh Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya oleh Filipina.

Saat itu Filipina mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat.

Atas tindakan tersebut, China menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague pada tahun 2016.

Namun pada Juli 2016, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa China tak memiliki wewenang untuk mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah perairan tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebelumnya juga telah meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru.

Dalam peta baru ini fokus pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan beberapa alasan mengapa peta NKRI harus diperbaharui.

Satu di antaranya karena adanya keputusan arbitrase Filipina dan China yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak zona ekonomi ekslusif (ZEE) 200 mil laut dan landas kontinen.

Untuk itu, ada beberapa pulau kecil milik negara yang berbatasan dengan Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. (TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)