Terkait Dugaan Korupsi E-KTP, Budiman, Ahok, dan Setya Novanto Angkat Bicara
Perkara dugaan korupsi E-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun menjalar dan menyeret sejumlah nama tokoh politik nasional.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Galih Pangestu Jati
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Perkara dugaan korupsi E-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun menjalar dan menyeret sejumlah nama tokoh politik nasional.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, bereaksi atas perkara dugaan korupsi E-KTP tersebut.
"Sejumlah nama-nama yang menerima hasil mark up proyek e-KTP di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelum menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR, menteri, serta kepala daerah. KPK wajib untuk menangkap dan memenjarakan mereka semua selama-lamanya," kata Arief melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Selasa (7/3/2017).
Baca: Saksi Pelapor Meninggal, Bagaimana Respons Ahok?
Dikutip dari Tribunnews.com, sebanyak 14 orang, yang di antaranya merupakan anggota dan mantan anggota DPR RI telah mengembalikan uang pelicin pengadaan proyek e-KTP.
Jumlah uang yang dikembalikan tersebut sekitar Rp 30 miliar.
Muhammad Nazaruddin yang menjadi wistle blower menyebutkan nama-nama seperti, mantan Menkeu Agus DW Martowardojo (kini Gubernur BI), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Golkar Setya Novanto, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Muhammad Jafar Hafsah.
Beberapa mantan anggota DPR RI Komisi II angkat bicara mengenai perkara tersebut.
Baca: Raja Salman Betah di Bali, Pramono Anung: Beliau Betul-betul Gembira!
Mantan anggota DPR tersebut adalah Budiman Sudjatmiko dan Basuki Tjahaja Purnama.
Berikut ini tanggapan mereka.
Budiman Sudjatmiko
Meski saat itu terdaftar sebagai anggota Komisi II DPR RI, Politikus PDI Perjuangan ini mengaku tak mengetahui aliran dana korupsi pengadaan E-KTP tersebut.
"Siapa yang menerima dan tidak menerima, saya tidak tahu. Tetapi dengan dasar kenyataan saya tak menerima, saya berkeyakinan ada anggota Komisi II lainnya yang tak menerima. Saya mendukung KPK menelusuri," tuturnya kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2017).
Budiman mengaku mengetahui informasi penyelewengan pengadaan E-KTP tersebut dari dua orang wartawan.
