Terkait Dugaan Korupsi E-KTP, Budiman, Ahok, dan Setya Novanto Angkat Bicara

Baca: Balas Tweet Ejekan dari Joko Anwar, Anies Baswedan Kasih Tebak-tebakan

"Ada dua wartawan memberitahu saya kasus e-KTP akan meledak dan di antaranya memberitahu nama disebut sebagai salah satu anggota DPR yang tak menerima aliran dana dari kasus itu," kata dia.

Dari berita yang ia baca, Budiman pernah melihat ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempersoalkan mengenai tender yang dimenangkan oleh Konsorium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Berselang dua bulan kemudian, ia membaca berita bahwa ada laporan perkara tersebut di KPK.

Baca: Di Tengah Persidangan, Ahok Berkicau: Perjuangan Belum Berakhir!

"Iya, kalau saya ditanya, apakah saya tahu mengenai kasus proyek ini? Jawab saya, saya tahu tetapi sebatas yang diinfokan dua wartawan tersebut dan kemudian via koran waktu itu," ujarnya.

Ia tidak mengetahui persoalan E-KTP tersebut karena pada saat itu ia memilih untuk konsen mengegolkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang.

Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sewaktu masih menjadi anggota Komisi II DPR, ia adalah sosok yang menentang proyek pengadaan E-KTP.

"Saya paling keras menolak E-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/3) kepada Tribunnews.com.

Baca: Saksi Meringankan Ahok, Paparkan Penjelaskan Gus Dur soal Surat Al-Maidah Ayat 51

Selain mengaku tidak menerima dana terkait proyek E-KTP, ia juga tidak mengetahui pembagian fee dari pengadaan E-KTP tersebut.

"Itu cuma daftar penerima (fee) E-KTP atau daftar Komisi II? Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Setya Novanto

Selain Budiman dan Ahok, Ketua DPR Setya Novanto juga angkat bicara terkait perkara E-KTP tersebut.