UUD 1945

Index A-Z

Sekolah SD-SMP Negeri atau Swasta Wajib Digratiskan oleh Pemerintah, Ini Dasarnya Menurut Hakim MK

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar dari jenjang SD hingga SMP.

Rabu, 24 Juli 2024
Demi Terwujudnya Pembukaan UUD 1945: Indonesia Butuh Banyak Ahli Kebijakan Publik

Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia.

Kamis, 26 Agustus 2021
Arief Poyuono Lantang Minta Jokowi 3 Periode: Dukung Presiden, Bukannya Malah Bikin Timses Capres

Mantan politisi Gerindra Arief Poyuono lantang meminta agar Jokowi bersedia menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 3 periode masa jabatan.

Rabu, 17 Maret 2021
Ramai Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Qodari: Tidak Bisa Menghadapi UUD seperti Kitab Suci

Direktur Eksekutif Indo Baromater M Qodari menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Rabu, 17 Maret 2021
Yusril Ihza Mahendra Tanggapi Wacana Presiden 3 Periode: Tampaknya Sulit karena Ada Faktor Trauma

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Rabu, 17 Maret 2021
Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat Politik: Mempertontonkan Kebodohan dan Ambisi Politik Kotor

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago buka suara soal wacana presiden tiga periode.

Rabu, 17 Maret 2021
Soal Wacana Presiden 3 Periode, Hidayat Nur Wahid: Amandemen Tak Bisa karena Permintaan Presiden

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) tegaskan amandemen UUD 1945 tak semata-mata bisa dilakukan karena permintaan presiden atau individu.

Rabu, 17 Maret 2021
Anggota Dewas KPK Harjono, Mantan Hakim MK yang Dikenal sebagai Pelaku Perubahan UUD 1945

Harjono menjadi satu dari empat Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Merupakan mantan hakim MK.

Jumat, 20 Desember 2019
Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD Lontarkan Kritikan: Hati-hati

Mahfud meminta supaya MPR mengkaji lebih dalam kembali mengenai dampak amandemen terbatas UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Rabu, 14 Agustus 2019
Sebut Jokowi Sudah Menyetujui Rencana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD: Tinggal Tunggu Momentum

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) mengungkapkan Jokowi sudah menyetujui rencana amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Selasa, 13 Agustus 2019
Tanggapi soal Kembali ke UUD 1945, Mahfud MD: Tidak Ada Undang-Undang yang Baik atau Buruk

Mahfud MD mengungkapkan semua undang-undang dasar merupakan hasil kesepakatan politik.

Selasa, 13 Agustus 2019
Kata Refly Harun soal Wacana Kembali ke UUD 1945: Ide yang Buruk

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan penilaiannya soal wacana tentang amandemen UUD 1945.

Selasa, 13 Agustus 2019
Seminar Nasional Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas: Pasal 33 UUD 1945 Dinilai Sulit Terwujud

Seminar Nasional di UAJY bertajuk 'Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas - Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi' digelar Selasa (4/9/2018).

Kamis, 6 September 2018
Prabowo: Kita Tinggalkan UUD 45 Pasal 33, karena Itulah Kekayaan Indonesia tak Ada di Indonesia

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada di jalan yang salah.

Sabtu, 28 April 2018
Soal Kenaikan Harga BBM, Fadli Zon: Bukti Nyata Rezim Ini Neoliberal dan Bertentangan dengan UUD

PT Pertamina menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak umum. Penetapan harga baru ini berlaku mulai Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 00.00.

Selasa, 27 Februari 2018

TAG

UUD 1945

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar dari jenjang SD hingga SMP.

Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia.

Mantan politisi Gerindra Arief Poyuono lantang meminta agar Jokowi bersedia menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 3 periode masa jabatan.

Direktur Eksekutif Indo Baromater M Qodari menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago buka suara soal wacana presiden tiga periode.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) tegaskan amandemen UUD 1945 tak semata-mata bisa dilakukan karena permintaan presiden atau individu.

Harjono menjadi satu dari empat Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Merupakan mantan hakim MK.

Mahfud meminta supaya MPR mengkaji lebih dalam kembali mengenai dampak amandemen terbatas UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) mengungkapkan Jokowi sudah menyetujui rencana amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Mahfud MD mengungkapkan semua undang-undang dasar merupakan hasil kesepakatan politik.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan penilaiannya soal wacana tentang amandemen UUD 1945.

Seminar Nasional di UAJY bertajuk 'Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas - Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi' digelar Selasa (4/9/2018).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada di jalan yang salah.

PT Pertamina menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak umum. Penetapan harga baru ini berlaku mulai Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 00.00.

berita TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved