Pemerintah Buka Program Magang Nasional Batch 2 Kuota 80.000 Peserta, Dapat Uang UMK dan BPJS

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah kembali buka program Magang Nasional batch 2 pada 6 November 2025.

Adapun target peserta di batch ini mencapai 80.000 orang.

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli menyatakan program ini merupakan bagian strategi pemerintah untuk memperluas akses kerja bagi fresh graduate.

Pada kali kedua pelaksanaan ini, dirinya menyebut bakal mendorong perluasan akses magang.

“Di batch 2 ini, Kemnaker mendorong perluasan akses magang tidak hanya perusahaan swasta dan BUMN tetapi juga kantor kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Yassierli, Kamis (30/10/2025), dikutip dari Tribunnews.

Keterlibatan institusi yang lebih luas itu disebut mencerminkan komitmen bersama terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

“Keterlibatan perusahaan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa,” imbuhnya.

Baca juga: Pro dan Kontra Program Magang Pemerintah, Pakar Sebut Tidak Adil dan Potensi Tak Jadi Pegawai Tetap

Yassierli juga mengungkapkan besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp396 miliar guna mendukung program ini, dengan alokasi masing-masing Rp198 miliar untuk tahun 2025 dan 2026,” jelasnya.

Sebelumnya, program Magang Nasional pertama kali diluncurkan pada 13 Oktober 2025.

Pada periode pertama itu berhasil terjaring 20.000 peserta.

Nantinya, peserta akan menjalani program magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui laman siapkerja.kemnaker.go.id.

Keberlanjutan Program 

Kendati program magang ini mendapat banyak sambutan baik, di satu sisi muncul juga komentar dari sejumlah pihak yang mempertanyakan keberlanjutan program.

Satu di antaranya dikemukakan oleh Rektor Universitas Indonesia Membangun (INABA) Mochammad Mukti Ali.

Dilansir olek Kompas.com, ia menyebut pemerintah juga perlu menyiapkan solusi setelah program ini berkahir, yakni lapangan pekerjaan formal.

Menurutnya, masalah kompetensi individu bukan menjadi satu-satunya tantangan pekerja.

Melainkan juga daya serap terbatas di sektor formal yang kerap jadi keluhan.

Mochammad Mukti Ali menyarankan agar pemerintah tidak hanya menyediakan pengalaman kerja semata.

Namun, pemerintah juga harus menciptakan policy linkages seperti kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Hal ini bertujuan agar peserta magang memiliki jalur transisi yang jelas menuju dunia kerja.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)