Terkini Nasional
TKD Dipotong, Anggota DPR Minta Bersabar, Akademisi: Otonomi Daerah hanya Paradoks Semata
Pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belnaja Negara (APBN) 2026, anggota DPR minta untuk bersabar.
Penulis: Magang TribunWow
Editor: Elfan Fajar Nugroho
Ia menegaskan jika seharusnya dalam negara hukum keadilan fiskal adalah perwujudan dari keadilan distributif.
Pajak dan penerimaan negara harus dibagai secara proporsional antara pusat dan daerah.
Namun, yang terjadi adalah kesenjangan fiskal masih melebar.
Daerah-daerah dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur masih bisa bernapas dengan putusan ini.
Tetapi tidak dengan daerah yang hidup dari transfer pusat seperti Aceh, Maluku, NTT, dan Papua Barat.
Saat TKD dipotong, nantinya akan banyak pelayanan publik yang terganggu.
Ini karena gaji mereka seperti guru honorer, bidan puskesmas, hingga aparat desa terancam tertunda.
(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)
TKD Dipotong, Anggota DPR Minta Bersabar, Akademisi: Otonomi Daerah hanya Paradoks Semata |
![]() |
---|
Respon Purbaya dan Pakar soal Rencana Ponpes Al Khoziny dibangun Ulang Pakai APBN |
![]() |
---|
Alasan Pembatalan Visa Atlet Israel yang akan Bertanding di Jakarta, Hanya Undang Kemarahan Publik |
![]() |
---|
Mengenal Halim Kalla, Adik JK yang Tersangka Korupsi PLTU Kalbar dan Rugikan Negara Rp1,3 Triliun |
![]() |
---|
Alasan Menkeu Purbaya Potong DBH Jakarta Rp20 Triliun |
![]() |
---|