TKD Dipotong, Anggota DPR Minta Bersabar, Akademisi: Otonomi Daerah hanya Paradoks Semata

Ia menegaskan jika seharusnya dalam negara hukum keadilan fiskal adalah perwujudan dari keadilan distributif. 

Pajak dan penerimaan negara harus dibagai secara proporsional antara pusat dan daerah.

Namun, yang terjadi adalah kesenjangan fiskal masih melebar.

Daerah-daerah dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur masih bisa bernapas dengan putusan ini.

Tetapi tidak dengan daerah yang hidup dari transfer pusat seperti Aceh, Maluku, NTT, dan Papua Barat.

Saat TKD dipotong, nantinya akan banyak pelayanan publik yang terganggu.

Ini karena gaji mereka seperti guru honorer, bidan puskesmas, hingga aparat desa terancam tertunda.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)