4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders.

Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku.

Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara! 

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka, Soal Uji Kompetensi Bab 1

Jawaban: 

1.Pengertian sistem politik menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi
dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia.

Kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan.

c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan
keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.

d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

2. a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita.

Untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.

b. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara.

Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.