"Jika pembangunan hanya mengandalkan pajak, akan sangat berat. Oleh karena itu, perlu ada tata kelola yang maksimal agar BUMD bisa memberikan keuntungan bagi daerah," lanjut Dedi. 

Ia juga menyoroti kesan yang berkembang di masyarakat bahwa eksekutif hanya pintar membelanjakan anggaran tapi tidak pandai meningkatkan pendapatan.

Baca juga: Ingin Usut soal PDSS di SMAN 7 Cirebon, Dedi Mulyadi Malah Dicurhati Pungli Sekolah Lewat Bank

Pangkas Anggaran

Dedi Mulyadi turut menghapus anggaran pakaian dinas.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta untuk anggaran dinas ke luar negeri dihapuskan.

Permintaan itu disampaikan ke Sekda Pemprov Jawa Barat Herman Suryatman.

Pemerintah provinsi sudah menganggarkan Rp 1.276.685.000 untuk perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. 

"Perjalanan dinas luar negeri ada?" tanya Dedi kepada Herman pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Selasa (4/2/2025). 

Herman menjawab, "Ada. Sudah disiapkan." 

Dedi langsung menimpali Herman, dan meminta anggaran itu dihapus. 

Herman kembali bertanya, apakah Dedi tidak akan mengadakan perjalanan ke luar negeri? Dedi mengatakan mau apa ke luar negeri. 

"Ngapain (ke luar negeri). Ngomong bahasa Inggris teu bisa aing mah (saya tidak bisa). Hapus," tegasnya. 

Sementara untuk perjalanan dalam negeri, Dedi meminta Herman agar menguranginya. 

Hal ini sejalan dengan Inpres yang meminta perjalanan dinas dipotong 50 persen. 

"Lumayan (efisiensi anggaran) dari gubernur juga," katanya. 

Dedi Mulyadi Diminta Turun Tangan Lebih lanjut, menurut Dedi, yang tidak boleh hilang itu adalah TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Bahkan kalau bisa jumlahnya bertambah. 

"Saya kan sudah efisienkan anggaran Rp 4 triliun. Kalau efisien diambil Rp 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai nggak ada problem," kata Dedi. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "BUMD Jabar tak Beres, Dedi Mulyadi Sewa Auditor Internasional: Penyakit tak Boleh Didiagnosa Sendiri."