TRIBUNWOW.COM - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat menjadi sorotan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi.

Pasalnya, Dedi Mulyadi ingin menyewa auditor dari internasional untuk mengaudit BUMD.

Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi saat gelar pertemuan dengan Komisi III DPRD Jawa Barat untuk membahas kinerja BUMD.

Baca juga: Nasib Siswi yang Laporkan Pungli ke Dedi Mulyadi, Sosoknya Viral Ternyata Anak Pensiunan ASN

Video pertemuan tersebut diunggah di akun Instagram @Dedimulyadi71 dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Rabu (12/2/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menyikapi permasalahan BUMD. 

"Saya ingin hidup ini profesional. Saya tidak mau melihat dari sudut pandang pribadi saya, nanti akan ada tudingan bahwa saya membersihkan BUMD dan menggantinya dengan tim sukses saya," ujarnya. 

Dedi mengusulkan agar seluruh BUMD yang bermasalah diaudit oleh tim audit kelas internasional yang berpengalaman dalam mengaudit lembaga bisnis. 

"Nanti kita sepakati dengan Komisi III DPRD Jabar bahwa seluruh BUMD yang bermasalah akan diaudit oleh auditor internasional. Seluruh kesimpulannya akan kita laksanakan," tambahnya. 

Untuk itu, Dedi meminta agar segera disiapkan anggaran untuk biaya audit. 

"Penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita sendiri," ujarnya. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Ringankan Tugas Guru Honorer yang Merangkapi Kewajiban ASN soal Pengerjaan Data

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jabar Nainggolan yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMD. 

"Saya sudah lima tahun di Komisi III dan melihat bahwa BUMD ini tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. Komisaris dan direkturnya terlihat tidak serius dalam mengelola BUMD," ujarnya. 

Ia mengatakan, DPRD Jabar berencana meluncurkan peta tata kelola BUMD, agar ke depannya ada aturan yang lebih jelas dalam pengelolaan BUMD. 

"Jika ada BUMD yang tidak memberikan dividen, harus ada evaluasi," ujarnya. 

"Dari 41 BUMD yang ada, jika dikelola dengan baik, seharusnya bisa memberikan keuntungan bagi Jawa Barat," tegasnya. 

"Jika pembangunan hanya mengandalkan pajak, akan sangat berat. Oleh karena itu, perlu ada tata kelola yang maksimal agar BUMD bisa memberikan keuntungan bagi daerah," lanjut Dedi. 

Ia juga menyoroti kesan yang berkembang di masyarakat bahwa eksekutif hanya pintar membelanjakan anggaran tapi tidak pandai meningkatkan pendapatan.

Baca juga: Ingin Usut soal PDSS di SMAN 7 Cirebon, Dedi Mulyadi Malah Dicurhati Pungli Sekolah Lewat Bank

Pangkas Anggaran

Dedi Mulyadi turut menghapus anggaran pakaian dinas.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta untuk anggaran dinas ke luar negeri dihapuskan.

Permintaan itu disampaikan ke Sekda Pemprov Jawa Barat Herman Suryatman.

Pemerintah provinsi sudah menganggarkan Rp 1.276.685.000 untuk perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. 

"Perjalanan dinas luar negeri ada?" tanya Dedi kepada Herman pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Selasa (4/2/2025). 

Herman menjawab, "Ada. Sudah disiapkan." 

Dedi langsung menimpali Herman, dan meminta anggaran itu dihapus. 

Herman kembali bertanya, apakah Dedi tidak akan mengadakan perjalanan ke luar negeri? Dedi mengatakan mau apa ke luar negeri. 

"Ngapain (ke luar negeri). Ngomong bahasa Inggris teu bisa aing mah (saya tidak bisa). Hapus," tegasnya. 

Sementara untuk perjalanan dalam negeri, Dedi meminta Herman agar menguranginya. 

Hal ini sejalan dengan Inpres yang meminta perjalanan dinas dipotong 50 persen. 

"Lumayan (efisiensi anggaran) dari gubernur juga," katanya. 

Dedi Mulyadi Diminta Turun Tangan Lebih lanjut, menurut Dedi, yang tidak boleh hilang itu adalah TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Bahkan kalau bisa jumlahnya bertambah. 

"Saya kan sudah efisienkan anggaran Rp 4 triliun. Kalau efisien diambil Rp 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai nggak ada problem," kata Dedi. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "BUMD Jabar tak Beres, Dedi Mulyadi Sewa Auditor Internasional: Penyakit tak Boleh Didiagnosa Sendiri."