"Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi," tandas Deddy.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP.

Kini, Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menyelamatkan warga dengan memberikan kenaikan PPN hanya di barang-barang mewah.

Wihadi menyebut, wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan UU Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP.

Baca juga: PDIP Diminta Tak Lempar Batu Sembunyi Tangan soal Kenaikan PPN 12 Persen dan Sudutkan Prabowo

Bahkan, panja kenaikan PPN dipimpin langsung oleh partai berlambang banteng.

Oleh karena itu, dirinya merasa heran PDIP saat ini malah seolah menentang kenaikan PPN.

Lebih lanjut dikatakannya, cara PDIP bisa menyudutkan Presiden Prabowo.

Presiden disebutnya telah 'mengulik' kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah.

Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah. 

Sehingga diharapkan, daya beli masyarakat tak menurun.

Wihadi lantas mengingatkan agar pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu kenaikan PPN merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Dituduh Jadi Inisiator PPN 12 Persen, PDIP Lempar Bola Panas ke Kementerian Keuangan dan Jokowi."