Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Anggota komisi III Benny K Harman memberikan penjelasan soal usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dilansir TribunWow.com, di hadapan Listyo Sigit, Benny K Harman menegaskan tak memiliki kepentingan tersembunyi.
Benny K Harman mengaku hanya khawatir jika pengaruh 'Kerajaan' Ferdy Sambo sudah mengakar hingga ke jabatan teratas institusi Polri.
Menanggapi pernyataan tersebut, Listyo Sigit pun memberikan reaksi positif terhadap ucapan kader fraksi Partai Demokrat tersebut.
Baca juga: DPR Cecar Kapolri soal Diagram Konsorsium 303 Ferdy Sambo hingga Isu Bunker Berisi Rp 900 Miliar
Seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV Rabu (24/8/2022), Benny menyinggung soal kewenangan besar eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di kepolisian.
Sesuai penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, wewenang terlalu besar hingga melibatkan banyak aparat tersebut diistilahkan dengan kata 'Kerajaan Sambo'.
"Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini, maka pada saat itu dalam konteks cerita ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini," tutur Benny saat mengikuti rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Maka saat itulah saya mengusulkan, 'Kalau begitu Bapak Menko Polhukam, kenapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara, untuk bisa ungkap kasus itu apa adanya."
"Kalau betul kerajaan Sambo sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian paling suci di lembaga ini."
Baca juga: Kapolres Jaksel Dicopot, Berikut Rincian 24 Personel yang Dimutasi Kapolri Buntut Kasus Ferdy Sambo
Mendengar penjelasan tersebut, Listyo Sigit tampak mengangguk seolah memaklumi.
Sebelumnya sempat dikabarkan juga bahwa ketika hendak menghadiri rapat, Benny dan Listyo Sigit berpelukan menunjukkan itikad damai.
"Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri, dengan kata dan juga dengan doa," ungkap Benny.
Kembali, tampak Listyo Sigit tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
"Kalau tadi dibilang ada yang usul nonaktifkan karena membawa agenda pihak ketiga, pihak ketiga siapa? Enggak ada itu."
"Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan yang ingin diperjuangkan. Jelas kita tidak, apa yang saya sampaikan di sini itulah apa adanya," tandasnya.
Baca juga: Wakili Wisuda, Ayah Brigadir J Terisak Ciumi Ijazah Putranya Diiringi Tangisan Rektor hingga Hadirin
Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke- (-23.55):
Benny K. Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menekankan perlunya menonaktifkan sementara Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dilansir TribunWow.com, ia mengusulkan peran Kapolri nanti akan diambil alih Menko Polhukam Mahfud MD.
Hal ini terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang diinisiasi eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Baca juga: Sebut Sambo Miliki Kuasa seperti Bintang 5, Mahfud MD Ungkit Jokowi Turun Tangan: Semuanya Takut
Bahkan kasus ini kemudian membuka isu-isu lain terkait bisnis gelap di tubuh Mabes Polri.
Hal ini disinggung Benny ketika menghadiri rapat bersama Komisi III DPR, Komnas HAM, LPSK dan Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Anggota DPR dari fraksi Demokrat itu mengaku sudah tidak percaya lagi pada kepolisian.
Pasalnya, ia merasa polisi telah membohongi rakyat ketika menyampaikan narasi palsu soal tembak-menembak di rumah dinas Kadiv Propam.
"Kita enggak percaya polisi, polisi kasih keterangan pada publik, ditipu juga kita ini kan," ucap Benny dikuti kanal YouTube KOMPASTV.
"Kita dibohongi sebab kita hanya baca melalui medsos, dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi dan ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi."
Baca juga: Mahfud MD Blak-blakkan Komplotan Irjen Sambo Datang dari Daerah ke Jakarta demi Kasus Brigadir J
Oleh sebab itulah, demi penyidikan yang transparan dan objektif, Benny menilai Kapolri perlu dinonaktifkan sementara waktu.
"Maka mestinya, Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan."
Kemudian, Benny meminta agar baik Menko Polhukam maupun penyidik, fokus menangani kasus Ferdy Sambo.
Ia memperingatkan agar kasus ini tidak melebar ke masalah perjudian hingga soal Kerajaan Sambo.
Namun, bila benar ada mafia di tubuh Polri atau yang diartikan sebagai Kerajaan Sambo, Benny meminta para jenderal yang terlibat untuk diproses.
Menurutnya, Mahfud MD perlu turun tangan karena Kapolri dinilai tak sanggup melawan para jenderal dari institusi-nya sendiri.
"Kalau memang jenderal semua terlibat, dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu," terang Benny.
"Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri."(TribunWow.com/Via)