"Kami sedang bernegosiasi, kami tidak menolak (pembicaraan)."

Putin mencatat bahwa negosiator Rusia dan Ukraina telah membuat terobosan dalam pembicaraan mereka di Istanbul, Turki, bulan lalu.

Dia mengklaim, bahwa pihak Ukraina kemudian menarik kembali beberapa kesepakatan tentatif yang dicapai di Istanbul.

Secara khusus, Putin mengatakan para negosiator Ukraina telah mengubah posisi mereka mengenai masalah status Krimea dan wilayah separatis di Ukraina timur.

Mereka justru menawarkan untuk menyerahkan keputusan itu kepada presiden negara-negara tersebut untuk didiskusikan.

Presiden Rusia menuduh bahwa pergeseran pendirian Ukraina itu menyulitkan diadakannya perundingan kesepakatan di masa mendatang.

Baca juga: Menlu Rusia Ungkap Potensi Perang Nuklir bila Kondisi Ini Terjadi: Banyak Pihak akan Menyukainya

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-62, Moldova Diserang hingga Sekjen PBB Temui Putin

PBB Putuskan Turun Tangan Atasi Krisis Ukraina

Hampir dua bulan berlalu, perang antara Rusia dan Ukraina tak juga mereda.

Alih-alih, situasi makin memanas ketika kini Rusia mengklaim berhasil kuasai Mariupol, kota pelabuhan utama Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tak tinggal diam dalam mencari upaya perdamaian.

Dilansir TribunWow.com dari Aljazeera, Kamis (21/4/2022), Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, meminta adanya pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pertemuan itu rencananya digelar secara terpisah di ibu kota negara masing-masing untuk mencoba merundingkan diakhirinya perang yang hampir dua bulan berlangsung.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengatakan bahwa Guterres telah mengirim surat ke misi PBB di Rusia dan Ukraina.

Ia meminta Putin untuk menerimanya di Moskow dan meminta Zelensky untuk menyambutnya di Kyiv.

"Sekretaris Jenderal mengatakan, pada saat bahaya dan konsekuensi besar ini, dia ingin membahas langkah-langkah mendesak untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina dan masa depan multilateralisme berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional," kata Dujarric di sebuah pernyataan, Rabu (20/4/2022).