Terkini Internasional

Pemerintah Sudan Digulingkan, Panglima Militer Sebut Ingin Hindari Perang Saudara, PM Dibebaskan

Penulis: Alma Dyani Putri
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengambilalihan pemerintahan Sudan oleh militer dibela oleh panglima angkatan bersenjata dengan menyebut aksi itu untuk menghindari perang saudara, Selasa (26/10/2021).

Dikatakan tidak ada alternatif selain protes, pemogokan, dan pembangkangan sipil.

Duta besar Sudan untuk 12 negara, termasuk AS, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis, telah menolak pengambilalihan pemerintahan oleh militer tersebut, kata sumber diplomatik.

Duta Besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa serta badan-badan PBB, China, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta.

Negara-negara Barat mengecam kudeta itu, menyerukan agar menteri-menteri Kabinet yang ditahan dibebaskan.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang aksi pengambilalihan pemerintahan oleh militer, Selasa (26/10/2021). (AFP)

Baca juga: Ditemukan Uang Tunai Sebesar Rp 1,5 Triliun di Rumah Mantan Presiden Sudan

Baca juga: Presiden Alpha Conde Ditangkap, Militer Guinea Muncul di Televisi Siarkan Pengakuan Kudeta

Mereka mengancam akan menghentikan bantuan, jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil.

Sebelumnya, seorang pejabat kementerian kesehatan mengatakan tujuh orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, Senin (25/10/2021).

Sehari setelahnya, militer menutup sebagian Khartoum dan Omdurman, di mana pengunjuk rasa membarikade jalan dan meneriakkan dukungan untuk pemerintahan sipil.

Terlihat gumpalan asap membubung dari tempat pengunjuk rasa membakar ban, serta seruan pemogokan juga diumumkan melalui pengeras suara masjid.

Sementara, toko-toko juga ditutup, dan dilakukan pemblokiran jalan oleh tentara.

"Kami membayar harga untuk krisis ini," kata seorang warga saat mencari obat di salah satu apotek yang stoknya hampir habis.

"Kita tidak bisa bekerja, kami tidak dapat menemukan roti, tidak ada layanan, tidak ada uang."

Al-Burhan mengumumkan keadaan darurat, dengan mengatakan angkatan bersenjata perlu melindungi keselamatan dan keamanan.

Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan umum pada Juli 2023 dan menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih saat itu.

“Apa yang dialami negara saat ini merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi impian para pemuda dan harapan bangsa,” katanya. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Sudan lain