TRIBUNWOW.COM – Panglima angkatan bersenjata Sudan membela perebutan kekuasaan oleh militer, dengan mengatakan upaya itu dilakukan untuk menghindari perang saudara, Selasa (26/10/2021).

Pengambilalihan pemerintahan oleh militer terjadi pada Senin (25/10/2021), menghentikan transisi Sudan ke demokrasi, dua tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan pemimpin sebelumnya, Omar al-Bashir.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang aksi militer tersebut sehari setelahnya.

Baca juga: Rumah Dikepung, PM Sudan Ditangkap dalam Upaya Kudeta Militer, Layanan Internet dan Bandara Lumpuh

Baca juga: Krisis Sudan, Puluhan Mayat Demonstran Ditemukan di Sungai Nil

Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan berbicara dalam konferensi pers pertamanya sejak mengumumkan pengambilalihan pemerintahan Sudan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (27/10/2021).

Al-Burhan mengatakan tentara tidak punya pilihan, selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata.

Menurutnya, tindakan militer tidak selalu berarti kudeta.

"Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara ke dalam perang saudara," katanya, merujuk pada demonstrasi menentang kemungkinan kudeta.

Sementara itu, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok yang ditangkap pada Senin lalu bersama anggota kabinet lainnya, tidak dilukai serta dibawa ke rumah Al-Burhan sendiri.

“Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia dalam bahaya sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya,” kata Al-Burhan.

Berdasarkan sumber yang dikutip Reuters, menyebutkan Hamdok bersama istrinya sudah kembali ke kediaman mereka di ibu kota Khartoum, meskipun dengan pengawalan ketat pada Selasa (26/10/2021).

Namun, sumber keluarga mengatakan mereka belum bisa menghubungi Hamdok mau pun istrinya melalui telepon.

Pada Senin lalu, Al-Burhan muncul di televisi untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan warga sipil, serta memimpin Sudan meuju pemilihan umum yang bebas.

Laman Facebook kantor perdana menteri, tampaknya masih dikuasai loyalis Hamdok, menyebutkan sejumlah menteri dan politisi sipil masih ditahan di lokasi yang tidak diketahui.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berbicara dengan Hamdok pada Selasa, menyambut "pembebasannya dari tahanan" dan mengulangi seruan kepada militer Sudan untuk membebaskan semua pemimpin sipil yang ditahan, kata Departemen Luar Negeri.

Sebuah postingan di akun Facebook kantor perdana menteri, menyebut bahwa Hamdok tetap menjadi otoritas eksekutif yang diakui oleh Sudan dan dunia.