TRIBUNWOW.COM – Seorang tokoh Taliban menyatakan wanita Afghanistan seharusnya tidak diizinkan bekerja bersama pria.

Waheedullah Hashimi, tokoh senior Taliban yang dekat dengan kepemimpinan, mengatakan akan sepenuhnya menerapkan sistem hukum syariah di Afghanistan, dilansir dari Reuters pada Senin (13/9/2021).

Hukum Islam akan diberlakukan meskipun ada tekanan dari komunitas internasional untuk menegakkan hak wanita untuk bisa bekerja.

Baca juga: Taliban Bolehkan Wanita di Afghanistan Belajar di Universitas, Ini Syaratnya

Baca juga: Taliban Klaim Temukan Uang Rp 92 Miliar di Rumah Mantan Wakil Presiden Afghanistan

"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan," kata Hashimi dalam sebuah wawancara.

"Syariah tidak mengizinkan pria dan wanita untuk berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap,” tambahnya.

Larangan itu jika diterapkan secara formal, akan menghalangi wanita bisa bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank hingga perusahaan media.

"Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja sama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor dan bekerja di kementerian kami,” ungkap Hashimi.

Belum jelas sejauh mana komentar Hashimi mencerminkan kebijakan pemerintahan baru Afghanistan.

Komentarnya itu berbeda dengan janji Taliban untuk melindungi hak wanita, termasuk dalam bekerja.

Kontak antara laki-laki dan wanita di luar rumah akan diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya saat berobat ke dokter lawan jenis.

Wanita diizinkan untuk belajar dan bekerja di sektor pendidikan dan medis, di mana fasilitas dapat diatur agar bisa memisahkan laki-laki dan wanita.

Baca juga: Harus Mencari Nafkah, Beberapa Wanita Afghanistan Putuskan Kembali Bekerja di Bandara Kabul

Baca juga: Taliban Tahan dan Pukuli Dua Wartawan Afghanistan yang Liput Aksi Protes Wanita, Begini Kronologinya

"Kami tentu membutuhkan perempuan, misalnya dalam kedokteran, dalam pendidikan. Kami akan memiliki institusi terpisah untuk mereka, rumah sakit terpisah, universitas terpisah mungkin, sekolah terpisah, madrasah terpisah,” kata Hashimi.

Hak-hak wanita di Afghanistan sangat dibatasi di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya pada tahun 1996 hingga 2001 lalu.

Sejak kembali berkuasa, kelompok itu mengklaim bahwa mereka tidak akan menerapkan kebijakan terlalu ekstrem bagi wanita.

Taliban sempat mengumumkan wanita di Afghanistan akan diizinkan untuk menempuh pendidikan di universitas dengan syarat dilakukan pemisahan antara wanita dan laki-laki pada Minggu (12/9/2021).