TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menegaskan akan terus konsisten memberikan masukan terhadap pemerintah.
Utamanya terkait setiap kebijakan pemerintah dalam menganggarkan keuangan negara.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato kebangsaan pada acara HUT ke 50 Centre for Strategic and International Studies atau CSIS, Senin (23/08/2021).
Baca juga: Merasa Partai Demokrat Sering Dianggap Tidak Merah Putih, AHY Curhat Kekecewaannya: Menyakitkan
"Kami tidak segan memberikan apresiasi, termasuk dukungan penuh terhadap kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat," ujar AHY dikutip TribunWow.com dari YouTube Agus Yudhoyono, Selasa (24/8/2021).
"Tapi, kami juga akan bersuara lantang menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang tidak tepat apalagi menyimpan bom waktu."
AHY menegaskan bahwa sejak awal partainya sudah mengingatkan terkait penanganan pandemi.
Terutama terkait prioritas pemerintah dalam menangani masalah kesehatan dan ekonomi sekaligus.
"Negara tidak boleh gagal fokus antara api dan asap. Dalam hal ini pandemi Covid-19 adalah apinya, sedangkan tekanan ekonomi adalah asapnya."
"Jangan kita habis-habisan menghilangkan asapnya sedangkan apinya gagal dipadamkan," tegas AHY.
Baca juga: Persoalkan Cat Baru Pesawat Kepresidenan RI, Demokrat: Bukan Fokus Pandemi, Ini yang Ketahuan Saja
Baca juga: Minta Kebijakan Fasilitas Isoman Anggota DPR Ditinjau Ulang, Politisi Demokrat: Tidak Harus Hotel
Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengklaim bahwa apa yang dikhawatirkannya sejak awal pandemi kini menjadi nyata.
Ia mengkritisi bahwa kepentingan keselamatan masyarakat dari virus mestinya menjadi fokus utama.
"Selama ada api, selalu ada asap. Pada akhirnya tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia," ujar AHY.
"Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali."
"Ternyata apa yang kami ingatkan satu setengah tahun lalu itu terbukti menjadi nyata, prediksi kami menjadi fakta," tambahnya.
Suami Annisa Pohan itu menyayangkan alokasi anggaran yang dianggap tidak relevan.