Baca tanpa iklan
"Tapi Anda melihat karena selisih harganya tinggi, jadi Anda curiga bukan sekedar maladministrasi tapi ada kerugiaan, bahkan ada potensi korupsi?," tanya Najwa.
"Kelihatannya ada kesengajaan Pemprov DKI," jawab Ima menyudahi.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-5.00:
Peristiwa 'Lebih Bayar' Pemprov DKI
Sebelumnya, peristiwa 'lebih bayar' ini dicurigai sebagai modus baru korupsi.
Pasalnya, BPK menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada Pemprov DKI Jakarta dan proyek pengadaan masker dan rapid test dengan nominal Rp 7 miliar.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggarran (Fitra), Misbah Hasan menyebut kasus ini harus diusut karena dikhawatirkan menjadi modus baru praktik korupsi.
Baca juga: Fakta Viral Foto Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Influencer, Ini Penjelasan Sekwan DPRD DKI
"Istilah kelebihan bayar menurutku perlu diubah menjadi potensi korupsi mark up harga barang," katanya, dikutip dari Kompas.com.
"Solusinya tidak cukup hanya mengembalikan kelebihannya kemudian dianggap selesai."
Peristiwa 'lebih bayar' Pemprov DKI bukan sekali ini terjadi.
Pada 2019 lalu, Pemprov DKI diketahui pernah membayar lebih Rp 6,5 miliar untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran. (TribunWow.com)