TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Universitas Cenderawasih, Diego Romario D Fretes ikut merespons terkait polemik pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.

Sedangkan Gubernur Papua, Lukas Enembe diketahui sedang dalam perawatan di Singapura.

Baca juga: Soal Plh Gubernur Papua, Ini Respons Sekda Dance dan GMKI Kota Jayapura

Dikutip TribunWow.com dari Tribun Papua pada Sabtu (26/6/2021), Diego meminta Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menyelesaikan polemik tersebut.

Sebab, menurutnya, polemik tersebut telah membuat gaduh masyarakat dan kalangan birokrat dan situasi politik di Papua.

Menurutnya, polemik ini harus diselesaikan Mendagri secepatnya, agar tidak merembet ke politik identitas.

“Saat ini dibutuhkan statement Mendagri Tito Karnavian untuk menyelesaikan permasalahan di Papua saat ini, agar tak merambat ke Politik Identitas,” kata Diego, Jumat (25/6/2021) malam.

Kendati demikian, Diego melihat surat penunjukkan oleh Mendagri merupakan hal wajar, mengingat banyaknya agenda mendesak terkait penyelenggaraan pembangunan serta penyerapan anggaran.

Seperti halnya penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Diego juga meminta kepada semua pihak unutk menahan diri.

Sebab, kegaduhan politik akan berpengaruh pada perisapan pelaksanaan PON XX Papua 2021 pada Oktober Mendatang.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Besok, Mingu 27 Juni 2021: 23 Wilayah Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Lebat

Diketahui, sebelumnya Pada Kamis, (24/6/2021), Kemendagri mengeluarkan telegram bernomor T.121.91/4124/OTDA.

Surat telegram itu berisi berkenan dengan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini melakukan pengobatan di Singapura sebagaimana dengan surat Mendagri Papua Nomor 857/2590/SJ Tanggal 23 April 20201.

Maka memperhatikan surat itu, Sekda atas nama Gubernur Papua Nomor 121/7136/SET tertanggal 24 Juni 2021 perihal pelaksanaan harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua

Lukas Memprotes