"Pajak itu mencoba dorong isu keadilan. Sekarang, diversifikasi masyarakat kita sangat beragam," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya diketahui, dirinya tidak akan menerapkan pajak untuk rakyat kelas bawah.

Fraksi Nasdem Menolak

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Fauzi H Amro mengatakan bahwa rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako tidak tepat.

Tidak hanya sembako, rencana pemberian PPN pada pendidikan pun menurutnya kurang tepat.  

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com pada senin (14/6/2021) menurut nya wacana itu bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Jika sembako naik, maka kebutuhan lain akan naik.

"Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingat masyarakat masih diperhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih."

"Nah kalau sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen akan ikut naik."

"Sehingga daya beli kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi Covid-19,” ucap Fauzi, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, pemerintah harusnya memberikan solusi yang meringankan beban rakyat.

Fauzi mengatakan bahwa saat ini pihak fraksinya solid untuk menolak wacana tersebut.

"Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan," imbuh dia.

Hingga saat ini, Fauzi dan pihak komisinya mengaku belum mendapatkan draf mengenai wacana pemberian pajak terhadap sembako dan pendidikan.

Fauzi menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah untuk ambil antisipasi lain dalam menambah penerimaan negara di sektor pajak.