Pemerintah Larang Mudik

Sebut Larangan Mudik Rawan Hamburkan Uang, dr Tirta: Kalau Nekat Sanksinya Apa?

Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ratusan calon penumpang memadati areal Terminal Poris, Kota Tangerang, yang mayoritas di dominasi penumpang menuju sejumlah kota di pulau Jawa, Kamis (23/4/2020). Mereka nekat mudik di hati terakhir sebelum pemberlakuan larangan mudik, karena takut akan sanksi yang diberlakukan. Mereka mengaku sudah tak punya lagi penghasilan sejak diberlakukannya PSBB sehingga memilih pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarganya. Terbaru, dr. Tirta meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan larangan mudik

TRIBUNWOW.COM - Influencer sekaligus tenaga kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi berharap pemerintah mau mengevaluasi terkait kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 nanti.

Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik itu akan sangat sulit diimplementasikan di lapangan.

Ia juga mengungkit sejumlah alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik bakal sulit untuk dilaksanakan.

Unggahan Instagram/@dr.tirta, Jumat (26/3/2021). Dokter Tirta menanggapi soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik untuk 6-17 Mei 2021 mendatang, demi menekan potensi penyebaran pandemi Covid-19. (Instagram/@dr.tirta)

Baca juga: Percaya Mudik Tak akan Bisa Dicegah, dr. Tirta: Di Lapangan Itu Sangat Sulit Diterapkan

Hal itu disuarakan oleh dr. Tirta lewat video TikTok yang ia unggah di akun Instagram miliknya, @dr.tirta, Jumat (26/3/2021).

Pada awal video, dr. Tirta memberikan apresiasi kepada pemerintah soal niat menekan penularan Covid-19.

Namun ia langsung menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan mudik akan sulit untuk dilaksanakan.

"Sebenarnya niatnya baik mencegah penularan Covid," kata dr. Tirta.

"Cuma implementasi larangan mudik itu gimana ya."

"Masa kita nempel GPS di setiap mobil gitu, atau di gerbang tol ketahuan, atau gerbang tol ditutup, kayaknya sulit," sambungnya.

Menurut dr. Tirta kebijakan ini bakal rawan menghambur-hamburkan uang, terutama untuk penyelenggaraan razia.

"Kalaupun nekat melakukan, sanksinya opo (apa)? Masa semua orang disanksi karena mudik," kata dia.

Kemudian dr. Tirta lanjut menyebut alasan-alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik akan sulit diterapkan.

"Iya di Jakarta tegas, lha di luar Jakarta? Hmmm," ujarnya.

Dokter Tirta berpendapat, akan lebih baik jika pemerintah menggunakan kebijakan alternatif lain dibanding melarang masyarakat untuk mudik.

"Lebih baik mengetatkan kebijakan pencegahan penularan itu dengan koordinasi kepala daerah," terang dr. Tirta.

Halaman
123