Breaking News:

Pemerintah Larang Mudik

Sebut Larangan Mudik Rawan Hamburkan Uang, dr Tirta: Kalau Nekat Sanksinya Apa?

Dokter Tirta khawatir jika kebijakan larangan mudik diterapkan, nantinya akan rawan menghamburkan uang negara, terutama untuk melakukan razia.

Wartakota/Nur Ichsan
Ratusan calon penumpang memadati areal Terminal Poris, Kota Tangerang, yang mayoritas di dominasi penumpang menuju sejumlah kota di pulau Jawa, Kamis (23/4/2020). Mereka nekat mudik di hati terakhir sebelum pemberlakuan larangan mudik, karena takut akan sanksi yang diberlakukan. Mereka mengaku sudah tak punya lagi penghasilan sejak diberlakukannya PSBB sehingga memilih pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarganya. Terbaru, dr. Tirta meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan larangan mudik  

TRIBUNWOW.COM - Influencer sekaligus tenaga kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi berharap pemerintah mau mengevaluasi terkait kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 nanti.

Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik itu akan sangat sulit diimplementasikan di lapangan.

Ia juga mengungkit sejumlah alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik bakal sulit untuk dilaksanakan.

Unggahan Instagram/@dr.tirta, Jumat (26/3/2021). Dokter Tirta menanggapi soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik untuk 6-17 Mei 2021 mendatang, demi menekan potensi penyebaran pandemi Covid-19.
Unggahan Instagram/@dr.tirta, Jumat (26/3/2021). Dokter Tirta menanggapi soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik untuk 6-17 Mei 2021 mendatang, demi menekan potensi penyebaran pandemi Covid-19. (Instagram/@dr.tirta)

Baca juga: Percaya Mudik Tak akan Bisa Dicegah, dr. Tirta: Di Lapangan Itu Sangat Sulit Diterapkan

Hal itu disuarakan oleh dr. Tirta lewat video TikTok yang ia unggah di akun Instagram miliknya, @dr.tirta, Jumat (26/3/2021).

Pada awal video, dr. Tirta memberikan apresiasi kepada pemerintah soal niat menekan penularan Covid-19.

Namun ia langsung menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan mudik akan sulit untuk dilaksanakan.

"Sebenarnya niatnya baik mencegah penularan Covid," kata dr. Tirta.

"Cuma implementasi larangan mudik itu gimana ya."

"Masa kita nempel GPS di setiap mobil gitu, atau di gerbang tol ketahuan, atau gerbang tol ditutup, kayaknya sulit," sambungnya.

Menurut dr. Tirta kebijakan ini bakal rawan menghambur-hamburkan uang, terutama untuk penyelenggaraan razia.

"Kalaupun nekat melakukan, sanksinya opo (apa)? Masa semua orang disanksi karena mudik," kata dia.

Kemudian dr. Tirta lanjut menyebut alasan-alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik akan sulit diterapkan.

"Iya di Jakarta tegas, lha di luar Jakarta? Hmmm," ujarnya.

Dokter Tirta berpendapat, akan lebih baik jika pemerintah menggunakan kebijakan alternatif lain dibanding melarang masyarakat untuk mudik.

"Lebih baik mengetatkan kebijakan pencegahan penularan itu dengan koordinasi kepala daerah," terang dr. Tirta.

Kritikan terhadap larangan mudik juga disampaikan oleh dr. Tirta lewat caption unggahannya.

Pada caption unggahannya, dr. Tirta menuliskan sederet alasan yang mendukung argumennya bahwa mudik tidak bisa dilarang.

Pertama dr. Tirta menyoroti soal bagaimana cara menghentikan laju penduduk yang ingin melakukan mudik.

Ia menegaskan mustahil untuk menjaga seluruh jalan agar orang tidak bisa mudik.

Dokter Tirta juga menyinggung apabila masyarakat melakukan mudik pada April nanti, yakni ketika larangan mudik telah berakhir.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved