Pemerintah Larang Mudik
Sebut Larangan Mudik Rawan Hamburkan Uang, dr Tirta: Kalau Nekat Sanksinya Apa?
Dokter Tirta khawatir jika kebijakan larangan mudik diterapkan, nantinya akan rawan menghamburkan uang negara, terutama untuk melakukan razia.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Influencer sekaligus tenaga kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi berharap pemerintah mau mengevaluasi terkait kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 nanti.
Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik itu akan sangat sulit diimplementasikan di lapangan.
Ia juga mengungkit sejumlah alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik bakal sulit untuk dilaksanakan.
Baca juga: Percaya Mudik Tak akan Bisa Dicegah, dr. Tirta: Di Lapangan Itu Sangat Sulit Diterapkan
Hal itu disuarakan oleh dr. Tirta lewat video TikTok yang ia unggah di akun Instagram miliknya, @dr.tirta, Jumat (26/3/2021).
Pada awal video, dr. Tirta memberikan apresiasi kepada pemerintah soal niat menekan penularan Covid-19.
Namun ia langsung menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan mudik akan sulit untuk dilaksanakan.
"Sebenarnya niatnya baik mencegah penularan Covid," kata dr. Tirta.
"Cuma implementasi larangan mudik itu gimana ya."
"Masa kita nempel GPS di setiap mobil gitu, atau di gerbang tol ketahuan, atau gerbang tol ditutup, kayaknya sulit," sambungnya.
Menurut dr. Tirta kebijakan ini bakal rawan menghambur-hamburkan uang, terutama untuk penyelenggaraan razia.
"Kalaupun nekat melakukan, sanksinya opo (apa)? Masa semua orang disanksi karena mudik," kata dia.
Kemudian dr. Tirta lanjut menyebut alasan-alasan lain mengapa kebijakan larangan mudik akan sulit diterapkan.
"Iya di Jakarta tegas, lha di luar Jakarta? Hmmm," ujarnya.
Dokter Tirta berpendapat, akan lebih baik jika pemerintah menggunakan kebijakan alternatif lain dibanding melarang masyarakat untuk mudik.
"Lebih baik mengetatkan kebijakan pencegahan penularan itu dengan koordinasi kepala daerah," terang dr. Tirta.
