TRIBUNWOW.COM - Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat telah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan menjadi tandingan ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Sekretaris Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyamakan persoalan tersebut dengan yang pernah dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Jhoni Allen Klaim 7 Ketua DPC Bali Hadiri KLB Partai Demokrat, Ketua DPD Bali: Pembohongan Publik

Baca juga: Reaksi Andi Mallarangeng Ditawari Max Sopacua Jadi Pengurus di Partai Demokrat Hasil KLB

Dalam kesempatan itu, Andi mulanya mengungkapkan kembali langkah yang dilakukan Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Menurutnya, berdasarkan kesaksian dari para DPC maupun DPD yang dihubungi mengaku diminta untuk mendukung KLB.

Tidak hanya itu, mereka juga dipengaruhi untuk mendukung Moeldoko menjadi ketum Partai Demokrat.

"Untuk kesaksian, apa saja yang dibicarakan waktu. Waktu itu Pak Moeldoko sudah bicara bahwa ini untuk KLB, dia ingin jadi ketua umum Partai Demokrat, lalu untuk menjadi kendaraan bagi pencapresan di 2024," ungkap Andi.

Yang sangat disayangkan menurut Andi adalah adanya permainan uang serta dijanjikan kekuasaan oleh pelaku GPK-PD.

Menurutnya, kondisi itu tidak ada bedanya dengan era orde baru.

"Lalu kemudian diiming-imingi anggota-anggota kita dengan kekuasaan dan uang," imbuhnya.

"Ini perilaku kekuasaan lama yang dipraktikkan kembali," kata Andi.

Baca juga: Jawaban Max Sopacua saat Ditantang Andi Mallarangeng Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat

Andi lantas menyamakan persoalan itu seperti halnya dengan konflik yang pernah terjadi di tubuh PDI.

Hanya saja bedanya adalah tidak ada pihak eksternal ketika Soerjadi menggusur Megawati Soekarno Putri.

"Kembali lagi seperti PDI Soerjadi menggusur Megawati. Sayang sekali, ini era reformasi masih ada hal semacam itu," terangnya.