TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni buka suara terkait isu partainya dinilai tidak lagi sejalan dengan pemerintah.

Isu tersebut muncul setelah NasDem sempat mendukung Revisi UU Pemilu untuk tetap menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Dilansir TribunWow.com, Sahroni menegaskan bahwa sikap dari NasDem itu tidak brarti tidak sejalan dengan pemerintah.

Baca juga: NasDem Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, Zulfan Lindan Justru Sarankan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Di Pertemuan Natalius Pigai-Abu Janda Ada Orangnya Prabowo Subianto: Perkuat Diri Membangun Negeri

Menurutnya, hal itu hanya sebuah dinamika dalam berpolitik dan bernegara.

Pernyataanya tersebut disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/2/2021).

"Enggak juga, pada prinsipnya NasDem tetap solid mendukung pemerintah agar program yang dilakukan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan harapan Pak Presiden," ujar Sahroni.

"Terkait dengan mungkin isu terakhir masalah RUU Pemilu misalnya, saya anggap ini dinamika biasa," katanya.

Hanya saja menurutnya, semua penilaian kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi lah yang berhak memberikan penilaian terhadap partai pendukungnya serta juga kepada para pejabat pemerintahannya.

Terkait kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian kabinet yang melibatkan kader dari NasDem, Sahroni mengaku tidak menjadi persoalan.

"Bilamana Pak Presiden berpikir atau melihat kinerja kementerian, bukan hanya di Kementan, tetapi di semua kabinet, dirasa perlu ada pergantian, saya rasa itu hak prerogatif Presiden langsung," ungkapnya.

"Jadi NasDem tidak berpikir bahwa pergantian ini menjadi sangat sakral atau memang membiarkan, tidak," tegas Sahroni.

Baca juga: Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Ingatkan soal Kesetiaan Pancasila: Utama Bagi Warga Indonesia

Dirinya menyadari bahwa keputusan untuk mengganti kabinetnya sepenuhnya di tangan seorang presiden yang bersifat prerogatif.

Oleh karenanya, ia memastikan bahwa NasDem akan menerima dan mendukung keputusan dari Jokowi.

"Semua kinerja menteri Pak Presiden yang bisa menilai langsung menterinya sendiri," kata Sahroni.