TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Zulfan Lindan tanggapi tudingan pihaknya mendukung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk maju di Pilpres 2024.

Dilansir TribunWow.com, Zulfan membantah bahwa NasDem merestui Moeldoko, termasuk kaitannya dengan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Yakin Moeldoko Dalangi Kudeta Demokrat, Herzaky Mahendra: Kalau Bukan Kepala KSP, Keliling Laku Gak?

Baca juga: Bahas Isu Kudeta Demokrat, Eks Staf KSP Singgung 3 Jenderal Pernah Gagal Rebut Partai, Siapa Saja?

Menurutnya tidak mungkin partai sekelas NasDem mendukung calon yang tidak memiliki elektabilitas.

"Kita kan tahu hasil survei untuk sementara ini, itu kan memang nama Moeldoko tidak muncul," ujar Zulfan Lindan.

"Tentu kalau tidak muncul kok tiba-tiba Partai NasDem, kita ini kan punya 9 persen lebih suara di parlemen, tentu tidak sembarangan mencalonkan orang untuk menjadi calon presiden," jelasnya.

Meski begitu, melihat kondisi politik yang begitu dinamis, Zulfan Lindan mengakui siapapun termasuk Moeldoko memiliki peluang untuk maju di Pilpres 2024.

"Kita akan lihat dari berbagai segi figur untuk kita dukung," katanya.

"Soal kuda hitam itu kan boleh saja, situasi itu bisa terjadi."

Dirinya lalu mencontohkan nasib Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"SBY dulu tidak ada yang menyangka akan menjadi presiden, tiba-tiba ada satu peristiwa politik kemudian dia bisa muncul menjadi seorang presiden," ungkapnya.

Baca juga: Survei Elektabilitas Partai Politik: Demokrat Melesat, PDIP Anjlok, Pengaruh Isu Kudeta?

Lebih lanjut, dalam persoalan Moeldoko, ia menyarankan supaya yang bersangkutan lebih baik membentuk partai baru.

"Ketika mereka memang tidak bisa mendapatkan kepemimpinan secara formal melalui mekanisme partai, mereka membentuk baru," harap Zulfan Lindan.

"Saya kira Pak SBY juga seperti itu."

"Kita menyarankan kepada Pak Moeldoko, kalau memang ingin maju sebagai seorang calon presiden, kalau tidak memungkinkan mengambil partai yang ada, bentuk partai baru saja, enggak mahal kok," pungkasnya.