TRIBUNWOW.COM - Isu reshuffle atau pergantian kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul.

Dilansir TribunWow.com, nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Menteri Pertnian (Mentan) disebut masuk dalam isu reshuffle tersebut.

Menanggapi hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menyampaikan pandangannya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Diisukan Bakal Direshuffle, Sahroni: Tidak Menarik kalau Ada yang Memaksa

Baca juga: Viral Uang Redenominasi Bergambar Presiden Jokowi, BI: Kelihatannya Ini Anak-anak Iseng di TikTok

M Qodari menyebut Jokowi setidaknya membutuhkan dua pertimbangan untuk mengganti menteri ataupun pejabatnya.

Dirinya mencontohkan kasus pergantian menteri di Kementerian Agama, yakni dari Fachrul Razi menjadi Yaqut Cholil Qoumas.

"Sebetulnya dari Presiden sendiri juga sering kali ada kebutuhan objektif untuk melakukan akomodasi politik," ujar M Qodari, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/2/2021).

"Misalnya seperti Menteri Agama, di satu sisi memang ada sekian kontroversi dari Pak Fachrul Razi, tapi saya kira memang akhirnya Presiden melihat bahwa suara-suara dari Nahdlatul Ulama (NU) itu memang kencang," jelasnya.

"Dan akhirnya itu diakomodasi."

Selain memiliki variabel merupakan bagian dari NU, variabel lain dari seorang Yaqut menurut M Qodari adalah memiliki kelebihan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan kondisi kemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

"Tetapi biasanya itu tidak berdiri sendiri harus ada minimal dua variable yang juga relevan pada saat bersamaan."

"Di satu sisi Yaqut Cholil Qoumas ditarik sebagai Nahdlatul Ulama."

"Tetapi di sisi lain ada sitasi kondisi kemasyarakatan yang membutuhkan figur yang dirasa berani, kuat, tegas seperti Yaqut untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sangat dinamis," terangnya.

Baca juga: Akibat Isu Kudeta Demokrat, Refly Harun Sebut Moeldoko Bisa Maju di Pilpres 2024: Siapa Nomor Satu?

Sementara itu terkait kasus Moeldoko dan Syahrul Yasin Limpo, M Qodari juga menyakini setidaknya harus ada dua alasan untuk mengganti keduanya.

"Jadi soal reshuffle sekarang ini, misalnya Pak Moeldoko, ada satu teriakan dari Partai Demokrat. Satu (variabel), apalagi?" kata M Qodari.

"Mentan, oke sekarang lagi ada ribu-ribut soal harga pupuk, tapi dari Mentan ke Mentan harga pupuk selalu jadi isu."

"Apakah cuman masalah ini, kecuali kalau memang ada masalah hukum," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.27:

Tanggapan Sahroni: Tidak Menarik kalau Ada yang Memaksa

Di sisi lain, politikus Partai NasDem memberikan tanggapan terkait isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.

Pasalnya dalam isu reshuffle tersebut, terdapat nama kader NasDem yang muncul, yakni dari Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/2/2021), Sahroni mengatakan sudah sering mendengar isu-isu seputar reshuffle.

Baca juga: NasDem Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, Zulfan Lindan Justru Sarankan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Ingatkan soal Kesetiaan Pancasila: Utama Bagi Warga Indonesia

Oleh karenanya, ia menganggap bahwa isu reshuffle menjadi hal yang biasa di sebuah pemerintahan.

"Kami dari NasDem sendiri melihat bahwa desakan reshuffle pada kader kami sendiri, saya lihatnya biasa saja," ujar Sahroni.

"Karena tidak terlalu menjadi hal serius," katanya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga kader NasDem yang masuk dalam kabinet Jokowi pada periode kedua ini.

Mereka adalah Johnny G. Plate (Menteri Kominfo), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Sementara itu khusus terkait isu reshuffle pada Menteri Pertanian yang notabene merupakan kader NasDem, Sahroni menyebut keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja ia tidak ingin ketika isu tersebut muncul karena ada intervensi atau pengaruh dari luar.

"Kalau dirasa kinerja yang kurang baik yang dilakukan oleh Kementan atau ada hal desakan di luar daripada itu, itu yang tahu hanya Presiden," kata Sahroni.

"Kami sebagai partai hanya melihat bahwa ini isu menarik, tapi tidak menarik kalau akhirnya ada yang mendorong-dorong, memaksa agar Kementan diganti," jelasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)