"Berdasar Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 82 PUU 11 tahun 2013, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," kata Mahfud.

Per hari ini, FPI dinyatakan tidak memiliki dasar hukum apapun untuk melakukan aktivitas organisasi.

"FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," tegas mantan politisi PKB ini.

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak ada legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah," lanjutnya.

Ia juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah dapat melarang aktivitas yang mengatasnamakan ormas tersebut.

"Kalau ada daerah mengatasnamakan FPI itu harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada, terhitung hari ini," ucap Mahfud. 

Baca juga: Soal Pelarangan Kegiatan FPI, Amien Rais Ungkit Pembubaran HTI: Ini Sebuah Langkah Politik

Pengalihan Isu Penembakan Laskar

Di sisi lain, Ketua bantuan hukum FPI Sugito menuding, keputusan pemerintah melarang ormas FPI sebagai upaya pengalihan isu.

Keputusan tersebut ditudingnya sengaja diambil guna mengalihkan isu kasus penembakan enam laskar FPI.

"Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sejak kasus penembakan laskar FPI, upaya menghentikan langkah dan kiprah HRS (Rizieq Shihab) terus dilakukan," kata Sugito dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Sugito menyinggung bahwa kasus penembakan laskar FPI tersebut akan segera menemui titik terang seusai diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ia meyakini bahwa pihak kepolisian akan dinyatakan bersalah dalam kasus penembakan laskar FPI.

"Di tengah situasi inilah tindakan pengalihan isu (deception) dilakukan," kata Sugito. (TribunWow.com/Anung)

Sebagian artikel ini diolah dari Wartakotalive dengan judul Saraswati Tegaskan Sikap Gerindra Soal Pembubaran FPI, Dukung Penuh Kebijakan Jokowi Jaga Persatuan dan Kompas.com dengan judul "Dibubarkan Pemerintah, FPI: Pengalihan Isu atas Kasus Penembakan 6 Laskar"