Terkini Nasional
Ingatkan Jokowi Dipilih karena Nawacita, YLBHI Sindir Kasus HAM: Orang Bisa Mati tanpa Penjelasan
Direktur YLBHI Asfinawati mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait janjinya dalam menyikapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait janjinya dalam menyikapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (20/10/2020).
Asfinawati menyinggung hal tersebut dalam rangka satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, serta janji Nawacita yang disampaikan Kepala Negara dalam masa kampanye periode pertamanya.
Baca juga: Di Depan Para Menteri Jokowi yang Hadiri ILC, Rizal Ramli Kritisi Maruf Amin: Kayak Pelengkap Doang
Ia menyebutkan selama ini justru banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang turut disebut Jokowi dalam Nawacita.
"Sebetulnya ada banyak persoalan pelanggaran HAM yang berat, setidak-tidaknya belasan kasus tidak kunjung diselesaikan," ungkap Asfinawati.
Ia mengingatkan banyak orang memilih Jokowi dalam periode pertamanya karena 10 misi yang disebut dalam Nawacita.
Asfinawati menilai janji itu belum terealisasikan, bahkan sampai di periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Padahal Pak Jokowi yang terhormat memasukkan itu di Nawacita dan karena Nawacita itulah banyak orang memilih beliau," singgung aktivis hukum tersebut.
"Tetapi hingga enam tahun ini tidak kunjung juga diselesaikan," katanya.
Ia memberi contoh pada sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk kasus tewasnya seorang pendeta Yeremia akibat luka tembak di Papua.
Baca juga: Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng
Meskipun pemerintah berjanji akan mengusut kasus tersebut, Asfinawati menilai banyak pihak yang saling melempar tuduhan dan tidak kunjung melanjutkan kasus.
"Papua terus mengalami pengiriman militer dalam jumlah besar. Baru-baru ini kita mendengar seorang pendeta dibunuh tapi saling melempar," terang Asfinawati.
"Tidak ada akuntabilitas. Di negara Indonesia orang bisa mati tanpa ada penjelasan ujungnya kenapa orang ini mati," sindirnya.
Hal itu ia sampaikan mengingat banyak kasus tewasnya aktivis kemanusiaan yang tidak pernah terungkap sampai saat ini.
Termasuk kasus-kasus terbaru banyaknya pendemo yang ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa.
