Terkini Nasional
Demo 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng
Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menginjak satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menginjak satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Dilansir TribunWow.com, banyak pihak yang menyoroti periode pemerintahan kedua Jokowi, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Massa mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rassa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha (Arjuna Wijaya), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Provokator Anak STM di Demo UU Cipta Kerja Ditangkap, Terbukti Posting FB: Minta Bawa Sajam dan Gir
Unjuk rasa itu digelar untuk menyoroti satu tahun pemerintahan Jokowi, sekaligus mengkritisi kebijakan kontroversial seperti omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam orasinya, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy mengomentari satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Negara telah gagal mengelola ini. Dalam satu tahun Jokowi, ini mengisyaratkan negeri ini seperti negeri dongeng," kata Remy, dikutip dari Kompas.com.
Pengesahan UU Cipta Kerja menjadi puncak kekecewaan yang menimbulkan gelombang penolakan dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat sejak dua minggu terakhir.
Pandemi Covid-19 menjadi alasan sejumlah aksi demonstrasi dilarang.
"Bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masalah yang terjadi dalam kepengurusan Presiden Jokowi," seru Remy dalam orasinya.
"Menteri Pendidikan dari kemarin tidak bolehkan demo dengan alasan physical distancing," tambahnya.
Remy melanjutkan, pemerintah disebut telah gagal selama satu tahun terakhir.
Baca juga: Buka Dialog UU Cipta Kerja, Mahfud MD Tetap Persilakan Demo: Lari-lari di Tengah Hujan Kan Bagus
"Saya sampaikan Pak, Bu, rakyat sudah paham physical distancing. Namun, lebih banyak masalah lebih dari Covid-19, yaitu oligarki, agraria yang tidak selesai. Pemerintah telah gagal mengelola negara ini," kata Remy.
Dikutip dari Tribunnews.com, kritik juga datang dari Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf.
Ia menilai banyak tindakan represif dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang menjadi oposisi pemerintah.
Sebagai contoh, penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
