Terkini Nasional
Demo 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng
Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menginjak satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
"Pemerintahan Presiden Jokowi sangat represif," komentar Bukhori Yusuf.
Tidak hanya itu, ia menyoroti jumlah utang luar negeri (ULN) yang terus melonjak.
"Dan terlalu royal terhadap utang," singgung Bukhori.
Diketahui ULN Indonesia per Juli 2020 senilai 409,7 miliar dollar AS atau setara Rp6.063,56 triliun dengan rasio produk domestik bruto (PDB) 38,2 persen.
Utang tersebut terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) senilai 201,8 miliar dollar AS atau setara Rp2.967,23 triliun.
Selanjutnya utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, sebesar 207,9 miliar dollar AS atau setara Rp3.056,92 triliun.
Begini Kecaman Pakar Politik, Kritik PKS, sampai Jawaban Politikus PDIP
Dilansir TribunWow.com, sejumlah pihak menanggapi pasang-surut pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi tersebut.
Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komaruddin, aspek demokrasi belum terlaksana dengan baik selama satu tahun ini.
Baca juga: Akui Pemerintahan Jokowi Selalu Dicap Miring, Mahfud MD Tanggapi Santai: Dulu SBY juga Begitu
Hal itu dilihatnya dari sejumlah peristiwa pembungkaman tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan.
"Tentang demokrasi, demokrasi saat ini hanya ada diatas kertas. Hanya ada dalam teori. Masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap," kata Ujang, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (19/10/2020).
"Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap," lanjutnya.
Ujang menilai demokrasi mulai mengalami kemunduran dengan maraknya oligarki dinasti politik.
"Sarannya, jangan bunuh hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tegakkan hukum untuk membangun bangsa dan negara," pesan Ujang.
