TRIBUNWOW.COM - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menuai kontroversi.

Kritik yang dilakukan oleh Ahok terhadap internal PT Pertamina yang kemudian dibuka ke media dinilai kurang tepat dilakukan.

Dalam kritiknya tersebut, Ahok bahkan meminta atau menyarankan supaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih baik dibubarkan.

• Pasca Bongkar Aib Pertamina, Ahok Sampaikan Kritik ke Erick Thohir: Diterima dengan Baik

• Akibat Pertamina Merugi dan Viral Kritik di Medsos, Ahok Bakal Dicopot? Ini Jawaban Erick Thohir

Terkait hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu justru memberikan sambutan kepada Ahok.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Business Forum, Rabu (16/9/2020), Said Didu menilai seorang Ahok sudah kembali.

Menurutnya, bukan Ahok namanya kalau tidak membuat kontroversi.

Sebagai orang yang sudah memperhatikan cukup lama, Said Didu mengaku sudah sangat mengenal sosok Ahok.

Mulai dari ketika masih menjadi pejabat sebagai gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Komut di Pertamina pasca keluar dari balik jeruji besi.

"Saya melihat, selamat datang kembali Ahok ke dunianya," komentar Said Didu.

"Ahok itu baru Ahok kalau kontroversial. Kalau enggak kontroversial, sudah ganti nama," lanjutnya.

Said Didu mengatakan bahwa apa yang disuarakan oleh Ahok itu merupakan tugasnya sebagai seorang komisaris utama dan seharusnya bisa diselesaikan bersama internalnya.

Namun ketika Ahok justru membongkarnya ke publik menandakan dirinya seperti mengeluh.

• Tak Terima, Andre Rosiade Bantah Deretan Fakta yang Disebut Ahok: Saya Takut Dibisiki yang Salah

"Ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik," ungkit Said Didu.

"Jadi itu pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan?" sindirnya.

Lebih lanjut, Said Didu lantas menyinggung keluhan dari Ahok yakni berkaitan bahwa banyak direksi yang menyalahi prosedur lantaran mengambil tugas dari komisaris utama.

Dikatakannya bahwa komisaris utama lah yang memiliki kewajiban untuk berhubungan langsung dengan eksternal, baik ke menteri, DPR hingga presiden.