TRIBUNWOW.COM - Diwarnai interupsi dan aksi walkout, pada akhirnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019 tetap disahkan.

Pengesahan itu dilakukan meskipun empat fraksi DPRD DKI yang terdiri dari PSI, Nasdem, Golkar, dan PAN memutuskan untuk walkout pada rapat yang diselenggarakan, Senin (7/9/2020) lalu.

Seusai Raperda P2APBD disahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sebuah pantun yang menggambarkan berjalannya proses rapat.

• Walkout saat Rapat P2APBD dengan Anies Baswedan, PSI Akui Curiga: Tidak Diberi Microphone, Dicabutin

Dikutip dari TribunJakarta.com, Selasa (8/9/2020), pantun yang dilontarkan oleh Anies tersebut mengundang gelak tawa dari para anggota dewan yang masih bertahan mengikuti rapat.

Mereka yang masih mengikuti berjalannya Raperda P2APBD adalah fraksi PDI-P, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PKB-PPP.

Pantun dilontarkan oleh Anies selepas Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengesahkan Raperda P2APBD.

"Makan rendang sambil tambah nasi, makannya berdua sangatlah lahap. Dalam sidang yang banyak interupsi, pukulan palu pak ketua sangatlah mantap," ujar Anies.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/9/2020), rapat tetap dianggap sah lantaran jumlah anggota di ruang rapat paripurna masih lebih dari 50 orang.

"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sembari mengetok palu.

Sebelumnya, Anies Baswedan menanggapi santai aksi walkout keempat fraksi tersebut.

Anies juga menegaskan bahwa dirinya menerima saran dan masukan dari para anggota dewan untuk penggunaan APBD ke depannya.

"Agar bisa mencapai hasil yang optimal, bernilai manfaat bagi seluruh Kota Jakarta, apa yang disampaikan insyaAllah menjadi perhatian khusus, insyaAllah akan kami laksanakan demi kesejahteraan Kota Jakarta," ujar Anies.

PSI: Dicabutin dari Meja, Dipretelin

Satu dari keempat partai yang memutuskan untuk walkout adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merasa rapat pengesahan P2APBD tahun anggaran 2019, hanyalah settingan belaka.

Dikutip dari TribunJakarta.com, Selasa (8/9/2020), kecurigaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Frkasi PSI DPRD DKI Anthony Winza.

Ia menyoroti bagaimana para anggota dewan tidak diberikan pengeras suara (microphone) saat rapat berlangsung.

Padahal biasanya microphone tersebut terletak di masing-masing meja anggota dewan.

"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ucapnya, Senin (7/9/2020).

• 4 Fakta Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta, Diwarnai Hujan Interupsi hingga Walk Out

Bahkan Winza terang-terangan menyatakan kecurigaannya soal keberadaan oknum yang sengaja menyabotase microphone saat rapat berlangsung.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," ujarnya.

"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat."

"Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.

Tidak adanya microphone tersebut juga disinggung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani.

"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," tuturnya.

Zita mengatakan, para anggota dewan terpaksa berteriak supaya aspirasi mereka didengar lantaran tidak adanya microphone saat rapat berlangsung.

"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.

PAN: Ternyata Survei Internal

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyoroti soal tingkat kepuasan masyarakat di Jakarta yang ternyata berasal dari lembaga survei internal.

Dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/8/2020), Hakim menilai penggunaan APBD DKI tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ia menjelaskan, banyak aspirasi masyarakat yang tak didengar oleh eksekutif.

• Polisi Dalami Sosok Wanita Inisial L terkait Kematian Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat di Hotel

Hakim juga menyinggung soal pembangunan yang hanya berpusat di kawasan Sudirman - MH. Thamrin.

"Kami melihat nyata Jakarta terlupakan. Jakarta bukan cuman hanya Thamrin saja, bukan Sudirman saja, tetapi hari ini kami melihat dengan penggunaan APBD 2019, secara laporan ke kami dari eksekutif, itu jauh berbeda dengan yang ada di lapangan," ungkap Hakim saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Hakim lalu menceritakan, saat dirinya reses di wilayah konstituennya, ia menerima keluhan dari masyarakat soal kebutuhan air bersih.

Ia lalu menyoroti pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengklaim telah menjalankan tugas penyerapan dan pelayanan hingga mencapai 90 persen sebagai pernyataan tak berdasar.

Tingkat kepuasan yang diklaim oleh Pemprov DKI juga tak luput disinggung oleh Hakim.

Terungkap bahwa tingkat kepuasan yang diklaim oleh Pemprov DKI berasal dari lembaga survei internal.

"Kami kan di komisi-komisi rapat, bahwa eksekutif sudah menjalankan tugasnya dengan baik, penyerapan, pelayanan sudah 90 persen, ini dasarnya darimana?"

"Saya di komisi A menanyakan dasar nya ini soal kepuasan darimana? Ternyata menggunakan lembaga survei internal, kan ini nggak bener," jelas dia.

Berbekal kekecewaan seusai mendengar pemaparan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal P2APBD, fraksi PAN akhirnya walkout bersama Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani yang juga merupakan politisi dari PAN.

"Kami fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini."

"Untuk itu izinkan kami fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," kata Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman Rakinda saat rapat paripurna. (TribunWow.com/Anung)

Artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Saat Anies Ditinggal 4 Fraksi DPRD yang Walk Out pada Rapur Pertanggungjawaban APBD 2019..." , Tribunjakarta.com dengan judul Walk Out Hingga Dituding Settingan, Warnai Drama Pengesahan Laporan APBD 2019 Jakarta,  dan Tribunnews.com dengan judul Walk Out dan Tolak Laporan APBD Anies Baswedan, PAN: Tidak Sesuai Kenyataan di Lapangan