TRIBUNWOW.COM - Aksi walkout mewarnai berjalannya Rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019.

Total empat fraksi memutuskan untuk walkout pada rapat yang diselenggarakan, Senin (7/9/2020) lalu.

Satu dari keempat partai yang memutuskan untuk walkout adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merasa rapat pengesahan P2APBD tahun anggaran 2019, hanyalah settingan belaka.

• Penularan Covid-19 di Jakarta Semakin Meningkat, Anies Baswedan: Kita Mendeteksi Banyak

Dikutip dari TribunJakarta.com, Selasa (8/9/2020), kecurigaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Frkasi PSI DPRD DKI Anthony Winza.

Ia menyoroti bagaimana para anggota dewan tidak diberikan pengeras suara (microphone) saat rapat berlangsung.

Padahal biasanya microphone tersebut terletak di masing-masing meja anggota dewan.

"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ucapnya, Senin (7/9/2020).

Bahkan Winza terang-terangan menyatakan kecurigaannya soal keberadaan oknum yang sengaja menyabotase microphone saat rapat berlangsung.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," ujarnya.

"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat."

"Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.

Tidak adanya microphone tersebut juga disinggung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani.

"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," tuturnya.

Zita mengatakan, para anggota dewan terpaksa berteriak supaya aspirasi mereka didengar lantaran tidak adanya microphone saat rapat berlangsung.

"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.

• 4 Fakta Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta, Diwarnai Hujan Interupsi hingga Walk Out