TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentar soal Pilkada Solo 2020, khususnya dengan majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Gibran diketahui mendapatkan beragam sorotan, yang disebutnya sebagai fenomena dinasti politik.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun Minggu (26/7/2020), dirinya mengaku tidak mempermasalahkan soal adanya dinasti politik di Pilkada Solo 2020.

• Pengamat Yakini Gibran Rakabuming Belajar dari AHY, Sebut Momentum Tepat Maju ke Pilkada Solo 2020

Karena menurutnya adanya dinasti politik sah-sah saja dan tidak ada yang melarang.

Namun dikatakan Refly Harun ada pengecualiannya, yakni jika dilakukan dengan cara yang curang dan menggugurkan nilai-nilai demokrasi.

Dirinya menegaskan bahwa tentunya tidak bisa melarang kepada setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri jika memang sudah memenuhi syarat.

Refly Harun lantas mencontohkan beberapa kecurangan dalam membentuk dinasti politik, mulai dari proses sebelum pemilihan umum maupun saat pemilihan umum.

"Yang jadi masalah adalah kalau politik dinasti tersebut dibuat dengan langkah yang curang. Yaitu kecurangan pemilu, baik di hulu maupun di hilir," ujar Refly Harun.

"Caranya adalah misal satu kalau pemilihan kepala daerah memborong semua partai politik agar tidak ada calon lain selain kerabatnya. Itu cara yang keliru, cara yang tidak demokrastis," tegasnya.

"Atau misalnya melakukan kecurangan yang jamak terjadi, mulai dari candidate buying, vote buying, mempengaruhi panitia penghitungan suara atau KPU di daerah karena mereka powerfull baik secara kekuasaan maupun ekonomi," jelasnya.

• Tak Hanya Gibran, Refly Harun Ungkit Bobby Nasution Terseret Isu Dinasti Politik: Harus dari Bawah

Menurutnya tidak ada alasan untuk menolak jika memang prosesnya membangun dinasti politik dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Hal itu tentunya akan merusak proses demokrasi yang bebas, jujur dan adil.

Namun sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang demokratis dan beradab maka bisa dikatakan masih bisa diterima.

Karena menurutnya hal tersebut nantinya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat saat Pemilu.

"Kalau cara membangun dinasti politik dengan cara yang tidak bermartabat seperti itu, ya tentu saja harus dicegah, harus ditentang, harus ditumbangkan," kata Refly Harun.