TRIBUNWOW.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan tanggapan terkait adanya rangkap jabatan di Kementerian BUMN.

Dilansir TribunWow.com, Erick Thohir menilai hal itu sudah berjalan lama dan menurutnya juga merupakan kondisi yang lumrah.

Hal itu disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Jumat (10/7/2020).

• Alasan Erick Thohir Datangi KPK, Sebut soal Kasus Garuda Indonesia: Mau Tidak Mau Harus Diperbaiki

"Ketika berbicara rangkap jabatan, ini sudah sejak lama, sudah berjalan lama," ujar Erick Thohir.

"Jadi kalau dikritik musti ada solusi."

Menurutnya, ada perlunya juga adanya rangkap jabatan di Kementerian BUMN.

Dikatakannya, hal itu berkaitan dengan masalah sinergisitas antar kementerian.

Erick Thohir kemudian mencontohkan persoalan di Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di Kementerian itu, memang suka tidak suka, banyak BUMN itu perlu juga sinergisitas dengan kementerian lain," jelas Erick Thohir.

"Contoh kita bicara misalnya Pelindo, Pelindo itu mengelola pelabuhan, tetapi kan banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki oleh pemerintah langsung," ungkapnya.

"Tarif atau pengembangan pelabuhan kan perlu izin, nah hal-hal ini saya rasa hal yang lumrah."

Dirinya juga mencontohkan di Perbankan, Pertamina, dan PLN, yang disebutnya merupakan perusahaan besar yang dipunyai negara.

Ia mengatakan dalam mengelola, khususnya Pertamina dan PLN dalam urusan subsidi, membutuhkan bantuan dari perwakilan Menteri keuangan yang disebutnya juga memiliki fungsi pengawasan.

• Erick Thohir Ngaku Banyak yang Berusaha Menjegalnya di BUMN: Semua Orang Ngerti Ini Pembusukan

"Seperti misalnya kalau diperbankan juga atau di pertamina atau PLN ada juga perwakilan Menteri Keuangan, karena memang kan itu sangat besar sekali yang namanya subsidi, ini bagian dari pengawasan juga," terang Erick Thohir.

"Saya rasa suatu yang lumrah lah," tegasnya.