"DPR sadar betul itu, saya tahu. Dari dulu kan tidak capai target yang ditetapkan, maka sekarang menurunkan itu," paparnya.

"Jadi idealis dan realistis, kira-kira begitu," lanjut anggota Komisi II DPR ini.

Komarudin menegaskan partainya akan mendukung pembahasan RUU PKS.

"Kedua, tentang perdebatan ini saya kira PDIP sikap jelas. Dari awal kita mendukung," tegasnya.

Meskipun begitu, ia tidak menampik banyak kepentingan yang dilibatkan dalam pembahasan suatu undang-undang.

Komarudin juga tidak membantah perlu ada lobi politik dalam hal ini.

"Cuma saya mau sampaikan, DPR itu lembaga politik. Saya kira dengan pengalaman ini juga butuh lobi-lobi yang kuat," paparnya.

"Setiap komisi, setiap partai politik punya kepentingan. Semua hal penting, tapi ada hal yang menjadi prioritas dalam lembaga politik," tandas Komarudin.

• DPR Tunda RUU Kekerasan Seksual karena Sulit dan Waktu Sempit, Siti Aminah: Saya Tak Habis Pikir

Lihat videonya mulai menit 12:00

Debat Pro dan Kontra RUU PKS

Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Euis Sunarti menduga ada kecurangan yang membuat DPR menolak usul mereka pada Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Namun Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Dian Novita menyebutkan tuduhan itu hanya prasangka.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (8/7/2020).

• DPR Tunda RUU Kekerasan Seksual karena Sulit dan Waktu Sempit, Siti Aminah: Saya Tak Habis Pikir