Kabar Tokoh

Sandiaga Uno Sebut Pernah Lobi Prabowo agar Anies Maju Jadi Gubernur: Saya Cagub, Anies Belum Ada

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sandiaga Uno saat melakukan video call dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

"Tinggal pilih itu Komisaris Utama yang ring satu, apakah Pertamina, PLN atau Telkom ataukah Himbara. Kok enggak tertarik itu gimana?," ujarnya Refly Harun.

Sandi menjawab, dirinya menolak tawaran jabatan dari Erick Thohir lantaran dirinya masih berstatus sebagai Pengurus Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengungkapkan hubungannya dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. (Channel YouTube Refly Harun)

Ia juga menyebut tak ingin adanya politik kepentingan dalam pengambilan posisi tersebut.

"Satu, saya orang politik. Jadi jelas posisi saya di partai dan saya kok melihat bahwa BUMN ini mestinya harus bebas dari benturan kepentingan," ungkap Sandi yang langsung disetujui langsung oleh Refly Harun.

"Tampak Bro Refly ahlinya ya, kan juga sudah pernah menjabat di sana, jadi harus memang bebas dari kepentingan politik," sambung Sandi.

Refly lantas melontarkan candaan karena ia tidak terlibat di partai politik maka jabatannya sebagai Komut tidak lama.

• Sebut Krisis Pandemi Corona Terberat sejak Indonesia Merdeka, Sandiaga Uno Ingatkan Peran Besar UMKM

"Karena tidak politik itulah tidak lama menjabat di sana," ucap Refly sambil tertawa.

Mendengar itu Sandiaga sampai terpingkal.

Lalu, Refly Harun menjelaskan bahwa Pejabat Tinggi di BUMN seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis.

Ia mengakui sempat berpesan pada Erick Thohir terkait aturan tersebut.

"Karena saya taat pada undang-undang Pemilu Pasal 280 ayat 2 huruf d, Undang-undang 7 Nomor 17 yang namanya Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN dilarang dilibatkan dalam kampanye."

"Jadi kan saya tidak terlibat kampanye, saya kan pesan juga pada Bro Erick pasti dia dengar," jelas Refly.

Mantan Komut PT Pelindo II ini berpesan pada Erick BUMN jangan dipolitisasi agar perusahaan-perusahaan milik negara itu tetap bertahan.

"Tolong BUMN jangan dipolitisasi ya karena kalau dipolitisasi rusak BUMN kita, tidak akan pernah jadi besar kalau dipolitisasi," ucap dia. (TribunWow.com/Mariah Gipty)