"Dari sisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, gugus tugas tidak boleh membuat keputusan atau membuat peraturan, karena dia adalah lembaga ad hoc," ungkapnya.

"Kalau misalnya dia mau membuat peraturan-peraturan, maka yang bisa membuat peraturan itu tentu Menteri Kesehatan atau Kepala BNPB bukan gugus tugas yang membuat peraturan," pungkasnya.

• Tuding Konspirasi Corona, Jerinx Sebut Rumah Sakit di Luar Negeri Sepi, Aiman Pertanyakan Data

• Lebih Percaya Pemerintah Desa daripada Pusat, Fahri Hamzah: Menterinya Aja Mencuri Kok

Simak videonya mulai menit ke-7.08:

Refly Harun Anggap Pemerintah Tak Fokus: Perppu Ditunggangi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara soal Perppu penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun secara gamblang menduga adanya pihak yang dengan sengaja 'menunggangi' Perppu tersebut.

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Jumat (8/5/2020).

Pada kesempatan itu, mulanya Refly Harun menyebut pemerintah tak secara fokus melakukan penanganan Virus Corona.

Menurut dia, hal itulah yang menyebabkan lambatnya penanganan Virus Corona.

• Doakan MK Punya Hati Nurani Wujudkan Gugatan Perppu Corona, Rizal Ramli: Buat Rakyat Makin Miskin

"Sekali lagi saya katakan, penanganan Virus Covid-19 ini menurut saya memang tidak fokus, tidak 100 persen, tidak total bagaimana membasmi Covid-19," jelas Refly.

"Masih terlalu banyak muatan-muatan yang lain, mungkin muatan ekonomi, muatan politik dan lain sebagainya."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal Perppu penanganan Virus Corona.

Menurut Refly, ada tujuan keuangan yang terdapat dalam Perppu tersebut.

"Keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 misalnya, itu sendiri mengindikasikan bahwa yang di-address bukan hanya soal Coronavirus-nya," ucap Refly.