"Sehingga, memaksakan program tersebut di tengah situasi krisis, jelas bermasalah. Konsepnya jadi tidak relevan," tambahnya.

Tidak Masuk Akal

Alasan kedua diungkapkan Fadli Zon karena program Kartu Prakerja tidak masuk akal.

Sesudah terjadi pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengubah tujuan program Kartu Prakerja ini menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.

"Ini adalah skema bermasalah," imbuhnya.

Seperti poin pertama, Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk menyalurkan BLT apabila ingin membantu masyarakat terdampak.

Sehingga ditegaskannya pemerintah tidak perlu menggelar pelatihan.

Tujuannya agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Jangan lupa, anggaran Rp 5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen keseluruhan anggaran Kartu Prakerja," jelas Fadli Zon.

"Sekarang bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi," tegasnya.

• Dengar Dugaan Fadli Zon soal PSBB, Refly Harun: Kan yang Bersaing Prabowo, Kok Anies yang Dimarahi?

Fadli Zon melanjutkan, apabila pemerintah tetap ngotot menggelar Kartu Prakerja dengan alasan materi pelatihan dianggap penting, dirinya mengingatkan anggaran tersebut tidak masuk akal.

Sebab, anggaran Program Kartu Prakerja yang mencapai sebesar Rp 5,6 triliun hanya untuk membeli video tutorial.

"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," jelasnya.

Sebagai pembanding, dirinya memaparkan anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020 yang masing-masing sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 1,3 triliun.

Untuk membeli video, jumlahnya diperkirakannya hanya sekira Rp 500 miliar.