TRIBUNWOW.COM - Kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja terus bermunculan, datang dari banyak kalangan. 

Tidak terkecuali dilontarkan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.

Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah dinilainya hanya sedang mempertebal kantong sejumlah perusahaan aplikasi digital.

• Reaksi Refly Harun saat Fadli Zon Gamblang Sebut Kartu Prakerja sebagai Perampokan: Kayak Main-main

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 5,6 triliun, atau hanya terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century.

"Bahkan ada yang mengatakan bahwa program ini bukan 'pelatihan digital', tapi 'perampokan digital'," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Senin (4/5/2020).

"Intinya, pelaksanaan program ini “cacat” dan meleset dari tujuan," tegasnya.

Apabila dirumuskan, Fadli Zon mencatat setidaknya ada empat alasan kenapa program ini harus dianggap bermasalah.

Keadaan Normal

Pertama, program Kartu Prakerja dinilai tidak relevan mengatasi dampak wabah Virus Corona atau covid-19.

Program Kartu Prakerja pun dinilainya tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi.

"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online,"ungkap Fadli Zon.

"Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup? BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah covid-19," tegasnya.

Program Kartu Prakerja tersebut diakui Fadli Zon memang berangkat dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Hanya saja menurutnya, realisasi janji tersebut tidak tepat apabila dilaksanakan pada masa pandemi.

"Jadi, konteks gagasannya adalah program dalam kondisi normal," ungkap Fadli Zon.