TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, membantah wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk masyarakat.

Bantahan itu dilontarkan oleh Yurianto saat dihubungi oleh Tribunnews.com, Senin (4/5/2020).

Wacana tersebut sempat disinggug oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya.

"Tidak ada (pelonggaran atau relaksasi PSBB)," ujar Yurianto.

• Viral Pria di Bogor Ngamuk Gara-gara Tak Terima Ditegur soal Aturan PSBB, Dedie: Tak Usah Ngotot

• Singgung Daerah yang Kebablasan dan Kendor Jalankan PSBB, Jokowi: Yang Positif Bisa Lari dari RS

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tersebut mengatakan teknis pelaksanaan PSBB adalah kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Sehingga pemeritah pusat disebut Yurianto hanya fokus pada kerangka kebijakan semata.

"Teknis pelaksanaan PSBB itu kewenangan daerah sesuai Perda-nya masing masing. Pusat hanya kerangka kebijakan saja," jelas Yurianto.

• Mahfud MD Nilai PSBB Berhasil, Ungkap Tingkat Kesembuhan Naik dan Angka Kematian Alami Penurunan

• Merujuk Prediksi Akhir Covid-19, Mahfud MD Sebut Juli Mungkin Mulai Relaksasi PSBB

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah memikirkan apa yang ia sebut relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Bantah Adanya Wacana Pelonggaran PSBB