"Jadi dari 120 triliun rupiah, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar Rp 36,9 triliun,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono, di konferensi pers Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4/2020).
Sedangkan anggaran sebesar Rp 36,9 triliun tersebut telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 24,53 triliun untuk keperluan bantuan wabah Covid-19.
Anggaran yang dikorbankan oleh Kementerian PUPR berasal biaya perjalanan dinas, rapat-rapat kerja, seminar, dan kegiatan lainnya.
• Cerita Warga Minahasa Utara Tinggal di Hutan Hindari Virus Corona: Dirikan Tenda di Mobil Pickup
"Rp 24,53 triliun ini berasal dari seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya apa rapat kerja, dan sejenisnya seperti seminar,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan program kerja yang anggarannya dikorbankan untuk penanganan Covid-19 akan ditunda di tahun depan.
"Jadi bisa di istilah kami dijereng. Yang tadinya single year menjadi multi year, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang software yang bisa ditunda, kita kick off-kan baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi Rp 24,53 triliun rupiah,” lanjutnya.
Kemudian, Basuki mengatakan anggaran yang masih tersisa akan difokuskan untuk membangun infrastruktur untuk membantu penanganan Covid-19.
Satu di antaranya adalah penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, sebesar Rp 400 miliar, dengan totalnya adalah Rp 1,66 triliun rupiah.
"Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi Rumah Sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, kemudian juga untuk untuk apa pembelian alat-alat pendukung lainnya,” jelas Menteri Basuki.
Terakhir, Menteri Basuki akan menggenjot program padat karya tunai untuk menggerakan roda ekonomi di pedesaan.
"Apa itu Padat Karya Tunai? Padat Karya Tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi Padat Karya di daerah desa di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa,” ujar Basuki. (TribunWow/Elfan Nugroho/Anung Malik)