TRIBUNWOW.COM - Seorang supir angkot di Kota Bogor menyampaikan keluh kesahnya kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim.

Dilansir TribunWow.com, supir dengan nama panggilan Dedi ini mengaku menjadi pihak yang terdampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor.

Seperti yang diketahui, Kota Bogor dan empat wilayah lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok pada Rabu (15/4/2020).

• Tanggapi Permintaan Pemberhentian KRL selama PSBB, Pengamat: Terbalik, Kegiatannya yang Dihentikan

Dedi mengatakan dampak penerapan PSBB kepada dirinya yaitu terkait dari penghasilan per harinya yang menurun drastis.

Setelah PSBB diberlakukan, dirinya mengaku hanya mendapatkan Rp 15 ribu per hari.

Katanya, jumlah tersebut didapat dari subuh.

Padahal pada hari normal, ia mengatakan bisa mendapatkan sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

Dan menurutnya hal tersebut bukan hanya dialami oleh dirinya saja, melainkan juga para supir angkot lainnya.

Hal ini disampaikan Dedi dalam acara Kabar Petang yang ditayangkan melalui Youtube Talk Show tvOne, Rabu (16/4/2020).

"Dengan penerapan PSBB pendapatan dari supir angkot semuanya pada mengeluh," ujar Dedi.

"Pendapatan yang biasanya 100-150, sekarang aja untuk mecapai 50 saja sudah susah," jelasnya.

"Saya narik hanya 15 ribu dari subuh."

• Jadi Penyebab PSBB Belum Efektif, Anies Baswedan akan Cabut Izin Kantor yang Masih Beroperasi

Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan menurunnya jumlah penghasilan dari supir angkot.

Maka dari itu, Dedi berharap bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Kota Bogor.

Dedi mengaku memang sudah didata untuk diusulkan mendapatkan bantuan tersebut, namun sejauh ini belum mendapatkan.

"Saya percaya yang saya dapat itu sudah kerja keras," kata Dedi.

"Sudah didata, namun bantuannya belum ada, belum ada kepastian," sambungnya.

Mendengar keluhan dari warganya, Dedie Rachim sedikit menenangkan.

Dedie Rachim mengatakan jika bantuan sosial warga terdampak Virus Corona sudah mulai didistribusikan mulai hari diberlakukannya PSBB, yakni Rabu (15/4/2020).

Dirinya mengatakan berdasarkan data yang sudah direkap, terdapat 122 ribu kepala keluarga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Ada sekitar 31 ribu yang bantuan sosialnya ditanggung oleh pemerintah provinsi.

• Tanggapi Permintaan Daerah untuk Berhentikan KRL, Plt Menhub Luhut: Enggak seperti Membalik Tangan

"Jadi mulai hari ini, bantuan gubernur sudah mulai didistribusikan ke Kota Bogor melalui PT Pos," ungkap Dedie Rachim.

"Dari 122 ribu kepala keluarga yang terdaftar di dalam DTKS dan non DTKS, ada kurang lebih 31 ribu yang ditanggulangi oleh pemerintah provinsi," jelasnya.

Meski begitu, Dedie Rachim menjelaskan jika waktu pendistribusian tentu tidak bisa dilakukan dengan cepat lantaran harus dipastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

"Tetapi tentu pendistribusian ini kan butuh waktu, karena PT Pos juga memanfaatkan ojol untuk mendistribusikan," terangnya.

Insyaallah lah kalau memang sudah didaftar, dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan mendapatkan paket dari pemerintah," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-1.23

Minta Operasional KRL Distop, Dedie Rachim: Di Sisi Lain Kita sedang Produksi Covid-19

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim meminta operasional transportasi kereta rel listrik (KRL) supaya dihentikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek.

Sejauh ini hanya Tangerang Raya yang belum menerapkan PSBB, dan rencananya akan diberlakukan mulai Sabtu (18/4/2020).

Untuk Jakarta sudah lebih dulu mulai Jumat (9/4/2020), kemudian disusul Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi.

• Daftar 55 Titik Razia dan Penyekatan di Kabupaten Bogor yang Mulai PSBB Hari Ini Rabu 15 April

Maka dari itu untuk mendukung berjalannya penerapan PSBB, Dedie Rachiem meminta PT Kereta Commuter Indonesa (KCI) untuk menhentikan sementara layanan KRL.

Namun jika hal tersebut dirasa berat, Dedie Rachim menyarankan untuk menjalankan dua pemberangkatan saja dalam sehari.

Hal tersebut supaya bisa dimanfaatkan untuk penumpang yang benar-benar mempunyai keperluan mendesak.

"Artinya kalau memang ada kebutuhan mendesak dan memang harus menggunakan kereta api, bukan di jam mereka berangkat bekerja," ujar Dedie Rachiem.

Dirinya mengatakan keputusan tersebut terpaksa harus diambil menyusul adanya penumpukan calon penumpang pada beberapa stasiun di lima wilayah tersebut, khususnya pada hari Senin (13/4/2020) pagi.

Melihat kondisi seperti itu, Wali Kota berusia 54 tahun tersebut menyebut ada ketidaksiapan dari pemerintah terkait penerapan PSBB, khususnya dari segi transportasi kereta api.

Termasuk juga masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan imbauan untuk menjaga jarak dan sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah.

• Hari Pertama PSBB Kota Depok, Jalan Akses UI Macet, Simak 20 Titik Pemeriksaannya

"Artinya permasalahannya adalah permasalahan ketidakmampuan kita semua untuk melakukan social distancing di sarana moda kereta api," ujar Dedie Rachim.

Sehingga, Dedie Rachim bersama lima kepala daerah lain yang memberlakukan PSBB di wilayah Jawa Barat sudah sepakat dan sudah menyurati pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Seperti Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta.

Dirinya menilai, jika hal tersebut tetap dibiarkan, padahal banyak terjadi penumpukan, maka dipastikan penerapan PSBB tidak akan efektif, bahkan bisa dikatakan sia-sia.

Selain itu, kondisi tersebut juga bisa menjadi tempat produksi Virus Corona.

"Kita bersepakat untuk melaksanakan semua pemikiran atau usulan ini dengan bersurat resmi kepada Menteri Perhubungan, kepada Gubernur DKI, kemudian juga kepada Gubernur Jabar untuk dilakukan pertimbangan-pertimbangan supaya tujuan dari social distancing yang istilahnya sudah memakan biaya yang cukup besar tidak sia-sia,"

"Sekarang kita bicaranya jaring pengaman sosial, kemudian bicara pendistribusian bantuan, bagaimana masyarakat bisa cepat kembali ke kehidupan normal,"

"Tetapi di satu sisi yang lain, kita sedang memproduksi Covid. Jadi ini yang harus betul-betul dipikirkan supaya pelaksanaan PSBB di Jabodetabek bisa efektif dan efisien," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow.com/Elfan Fajar Nugroho)